SUBANG-Sebanyak 3 RW di Desa Cibalandong Jaya Kecamatan Cibogo, akan terendam Bendungan Sadawarna. Proses pembebasan lahan masih terkendala, tidak sinkronnya data luas bidang tanah.
PJS Kepala Desa Cibalandong Jaya, Jimi mengutarakan setidaknya ada sekitar 1.171 bidang tanah, 311 Kepala Keluarga dan 1.115 penduduk yang akan terdampak Bendungan Sadawarna.
“Yang akan terendam itu, sekitar 3 RW, kalau pembebasan sampai sekarang belum merata. Sebabnya, masih ada administrasi, terutama data luas bidang tanah yang belum sinkron,” ungkapnya, Rabu (28/7).
Baca Juga:Baznas Sasar Pabrik Bentuk Unit Pembentukan ZakatJalan Lingkar Kota Lintasi Cibogo dan Cijambe
Tidak sinkronnya luas bidang tanah, menurut Jimi, disebabkan alat ukur masyarakat yang masih tradisional dengan bambu dan tambang, sedangkan negara menggunakan satelit. Sehingga ada perbedaan luas.
“Jadinya ada yang lebih, ada yang kurang, sampai sekarang masih bereskan itu,” katanya.
Mengenai lokasi relokasi, Jimi memaparkan, aspirasi masyarakat yang menginginkan di kawasan tanah negara bebas, yang masih ada di wilayah Cibalandong Jaya juga. Dia mengklaim telah mengkomunikasikan pada pihak-pihak terkait, dan sedang dalam tahapan pembicaraan.
“Masyarakat maunya relokasi itu ke wilayah tanah negara bebas. Ada di sekitar Cibalandong Jaya juga, di dataran yang lebih tinggi. Tinggal nanti disepakati sistemnya, apakah ditukar guling, di sewa, atau dibeli, jika memungkinkan,” tambahnya.
Sementara itu, salah satu warga Cibalandong Jaya Enih (69) mengaku pasrah pada program pemerintah. Enih merupakan salah satu warga, yang rumahnya dipastikan akan ikut terendam setelah pembangunan Bendungan Sadawarna rampung.
“Kalau saya mah pasrah saja. Sudah diurus oleh pemerintah, sudah didata juga, tinggal menunggu intruksi selanjutnya saja bagaimana,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang lain, Camat Cibogo Sri Novia mengapresiasi sikap masyarakat Cibalandong Jaya yang menurutnya cukup mendukung pada program-program pemerintah. Hal tersebut, menurut Sri, dibuktikan dengan tidak adanya gesekan atau provokasi, sehingga menghambat proses pembebasan lahan.
Baca Juga:Serapan Anggaran Infrastruktur Minim, DPRD Evaluasi PUPR dan PRKPPelamar CPNS dan PPK Tembus 13.135
“Mereka cukup mendukung sampai hari ini, sehingga semua prosesnya diberikan kelancaran. Tidak ada gesekan atau apa begitu ya. Sekalipun ada gugatan, lantaran adanya perbedaan luas bidang tanah, itu wajar,” tukasnya.(idr/vry)