oleh

Pengumuman PPPK Guru Ditunda, Ada Tambahan Afirmasi?

Pengumuman PPPK Guru Ditunda, Ada Tambahan Afirmasi? Pengumuman kelulusan PPPK Guru 2021 tahap I dipastikan ditunda bersama konsekuensi penambahan afirmasi.

Adanya penambahan afirmasi dilaksanakan bagi guru honorer yang tak memenuhi passing grade pada waktu tes tahap I, walaupun sudah ditambahkan dengan afirmasi sebelumnya.

Menanggapi adanya usulan peningkatan afirmasi kompetensi teknis, panitia seleksi nasional calon aparatur sipil negara (Panselnas CASN) dengan diketuai Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum mengambil keputusan, sebab usul itu belum masuk ke Panselnas CASN 2021.

Usulannya (penambahan afirmasi) belum kami terima,” terang Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKN Bima Haria Wibisana dilansir dari Jpnn, Sabtu (25/9).

Bima menjelaskan apa yang diputuskan dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dari Mendikbudristek Nadiem Makarim pada 23 September masih sebatas usulan.

Disetujui atau tidak akan dibahas Panselnas. “Saya belum bisa pastikan usulan penambahan afirmasi bagi guru honorer peserta tes PPPK 2021 diterima atau tidak karena belum dibahas,” terang dia.

 Terdapat 6 kesepakatan Komisi X dan Mendikbudristek Nadiem pada raker 23 September, seperti berikut:

1. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek untuk merumuskan transisi kebijakan bagi peserta seleksi PPPK yang memiliki keterbatasan menggunakan perangkat IT dalam seleksi dan untuk memperbaiki proses seleksi yang ada.

2. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek untuk memberikan afirmasi pada nilai kompetensi teknis dengan mempertimbangkan usia, lama pengabdian, afirmasi khusus bagi penyandang disabilitas, dan daerah tertentu (antara lain daerah 3T, daerah pascabencana, dan daerah konflik).

3. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek untuk memaksimalkan kesempatan pemilihan formasi yang masih kosong kepada pelamar/guru honorer untuk mengikuti seleksi tahap II dan III tahun 2021.

4. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek untuk menunda pengumuman hasil seleksi guru PPPK 2021 tahap I yang rencananya akan diumumkan 24 September. Penundaan diperlukan untuk memperbaiki kebijakan khusus mengenai tambahan/kenaikan afirnasi.

5. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek untuk membuat skema bantuan tes usap bagi guru honorer yang mengikuti ujian seleksi PPPK untuk jabatan fungsional guru.

6. Komisi X DPR RI dan Mendikbudristek sepakat akan menjadwalkan rapat kerja dengan kementerian/lembaga untuk mengetahui tindaklanjut keputusan rapat kerja hari ini mengenai permasalahan seleksi PPPK guru tahap I untuk jabatan fungsional guru, paling lambat sebelum 6 Oktober 2021.

“Kami mendesak Kemendikbudristek untuk sungguh-sungguh memperhatikan pendapat, aspirasi dan masukan dari Komisi X tersebut,” tegas Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.

(/Juni)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *