oleh

APBD Rungkad!

DIJANJIKAN akan transparan saat kampanye politik, dihitung setiap rapat, dipikirkan setiap kepala daerah, direncanakan oleh TAPD (tim anggaran pemerintah daerah), diaudit BPK, diketuk dan disahkan oleh DPRD. Itulah APBD.

Jadi rebutan, jadi bancakan, jadi penyebab ke penjara, juga bisa jadi penyebab kaya dadakan. Itulah APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berisi daftar kegiatan yang akan dijalankan pemerintah serta biayanya. Kegiatan apa yang akan dilaksanakan oleh 29 dinas (jumlahnya bisa berbeda setiap daerah). Dituangkan dalam APBD itu.

Penyusunan APBD bisa dua kali atau lebih. Tergantung kebutuhan. Tapi pada umumnya dilakukan dua kali. Sering disebut APBD murni dan APBD Perubahan. Jika memang ada peluang penambahan pendapatan.

Tapi tetap saja, itu semua isinya asumsi. Uangnya diasumsikan sudah ada. Asumsi uang dari pajak, dari retribusi, dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi, dari bagi hasil dan dari lain-lain yang sah. Semua dihitung.

Misal: berasumsi akan melaksanakan kunjungan 50 kali, biaya total Rp200 juta. Ditulis rinci. Diajukan dan disetujui oleh TAPD. Siapa kepala TAPD-nya? Sekretaris Daerah.

Siapa saja anggotanya? Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D). Yang lainnya ada, tapi yang paling vital ya tiga lembaga itu. Bapenda yang nyari uang, BKAD yang mengatur pengeluaran keuangan sebagai bendahara daerah dan tentu pembiayaan harus mengacu pada program yang ditetapkan oleh BP4D.

Jika dalam perjalanan, uang Rp200 juta itu tidak ada, maka bisa dilakukan perubahan. Bisa dilaksanakan, bisa juga tidak. Akan ditandai. Sudah tenar di antara para pejabat dengan istilah ‘dibintangin’.

Nah, kini pemerintah pusat sudah membuat Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Agar ‘dibintangin’ itu tidak ada. Di dalamnya ada Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Semua program yang akan dilaksanakan harus diinput oleh pemerintah daerah ke sistem itu. Lebih terencana, sistematis dan digital.

Para pejabat di bawah koordinasi TAPD itulah yang paling bertanggung jawab menginput data ke sistem. Dipimpin oleh Sekda selaku koordinator. Di mana peran bupati/wakil bupati?

Kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Begitu menurut PP No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Di tingkat kabupaten, bararti bupati yang berhak menentukan kebijakan keuangan daerah. Juga menentukan siapa tim penyusun anggaran.

Semuanya harus mengacu kepada program yang akan dijalankan. Mengacu kepada janji politik yang sudah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Idealnya, semua program di setiap dinas/instansi harus merupakan upaya konkrit dari pelaksanaan janji politik itu.

Maka di situlah letak urgensi APBD. Ia merupakan dokumen yang harus ditetapkan oleh DPRD. Mengapa harus disetujui DPRD? Sebab itu adalah lembaga yang isinya perwakilan masyarakat.

Jika DPRD sudah ketuk palu menyetujui, artinya masyarakat sudah setuju bupati dan semua dinas menggunakan uang rakyat untuk kegiatan yang tercantum dalam dokumen APBD. Untuk kepentingan rakyat.

Tapi, tidak serta-merta begitu. Harus diperiksa dulu oleh pemerintah provinsi. Setelah disetujui baru bisa di-undangkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang APBD. Gubernur punya kewenangan mengevaluasi. Sebab gubernur merupakan kepanjangan tangan presiden. Itulah sebabnya, seorang gubernur dilantik presiden. Berbeda dengan bupati.

Itulah sebabnya, dulu zaman Presiden SBY ada gagasan bahwa gubernur cukup ditunjuk oleh Presiden. Tidak usah ada pemilihan gubernur oleh rakyat. Tapi akhirnya gagal. Sebab kekuasaan itu menggiurkan.

Itulah sebabnya dulu, di zaman kerajaan atau kesultanan, ketika sudah berhasil menguasai daerah maka penguasa langsung menunjuk gubernur wilayah. Sebagai kepanjangan kekuasaan sang raja, sultan atau emir.

Tapi sungguh berbeda nasib APBD Perubahan Subang. Setalah dirapatkan, diperdebatkan, dilemburkan, diinput, dikira-kira (karena isinya asumsi) atau bahasa kerennya prognosis, di-loby atau bahkan saya dengar sudah ada yang di-DP (uang pelicin untuk melobi program), ternyata ambyar. Rungkad!

APBD-Perubahan 2021 tidak jadi. Batal. Ditolak. Tapi istilah Pak Sekda Subang malah ‘belum dievaluasi’ dan disarankan kembali menggunakan APBD (murni) 2021.

Menurut mantan anggota dewan Subang ‘Boby’ Haerul Anwar, sebenarnya tidak ada istilah APBD ditolak. Yang ada adalah APBD dievaluasi Pemprov. Berarti hasil evaluasinya adalah: Pemkab Subang harus menggunakan APBD murni 2021.

Artinya kepala daerah atau Bupati Subang tidak bisa mem-Perda-kan APBD Perubahan 2021. Semua yang sudah diusulkan dinas-dinas, tidak bisa dilaksanakan. Kecuali kondisi darurat seperti untuk penanganan bencana, anggaran bisa dikeluarkan. Menggunakan payung hukum lain: kedaruratan. Tapi itu terbatas.

Apa penyebab APBD 2021 rungkad?

Sekda Asep Nuroni sebagai Ketua TAPD saat memberikan keterangan pers.

Saya baca dalam surat evaluasi ber-kop Gubernur Jawa Barat No 622/KU.01.03.08/BPKAD tertanggal 22 Oktober 2021 penyebabnya adalah Pemkab Subang bersama DPRD tidak mematuhi ketentuan batas waktu penetapan APBD Perubahan.

Seharusnya sudah ketuk palu 3 bulan sebelum masa tahun anggaran berakhir. Tepatnya paling lambat 30 September 2021. Semua itu diatur dalam Pasal 317 ayat (2) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sudah jelas aturan ini menggunakan diksi: Pemerintahan. Artinya mencakup eksekutif dan legislatif.

Sedangkan APBD Perubahan 2021 Subang baru diketuk palu tanggal 21 Oktober 2021. Atas dasar itu, Pemprov Jabar tidak bisa mengevaluasi dan menyarankan kembali menggunakan APBD 2021.

Semua pembahasan, isulan, perdebatan, hingga sidang paripurna untuk membahas APBD Perubahan 2021 dianggap tidak ada. Hasilnya tidak berlaku dan tidak bisa dilaksanakan.

Hal ini mengejutkan. “Biasanya dulu juga bisa,” kata para pejabat TAPD dan para ASN Subang. Berarti sekarang lebih ketat atau lebih galak. Entahlah. Menyisakan teriakan publik terhadap TAPD, teriakan terhadap DPRD dan teriakan terhadap Bupati/Wakil Bupati untuk mengevaluasi kinerja bawahannya.

Lalu siapa yang salah, DPRD atau TAPD? Bukannya DPRD sudah meminta segera ke TAPD? Baca ulang saja dari atas, akan ketemu jawabannya. Nasi sudah jadi bubur, APBD sudah rungkad, sayang.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *