oleh

Buruh Minta 10, Bupati Rekomendasi 5 Persen

SUBANG-Ratusan masa Aliansi Buruh Subang (ABS) memadati lingkungan kantor Bupati Subang, Kamis (24/11). Diketahui para masa aksi tersebut telah melakukan konvoy melalui Pantura dan Kalijati untuk kemudian grudug kantor Bupati Subang menuntut rekomendasi kenaikan upah dari Bupati Subang.

Mereka membandingkan kenaikan upah yang direkomendasikan oleh kepala daerah Kabupaten tetangga, seperti Karawang dan Majalengka. Salah satu perwakilan ABS yang juga merupakan Sekertaris Umum KASBI Subang, Rahmat Saputra mengemukakan jika tuntutan ABS tegas yakni menuntut sikap Bupati Subang untuk memihak buruh dengan merekomendasikan kenaikan upah.

“Kami datang ke sini dengan baik-baik, menuntut kenaikan upah, agar Bupati menandatangani rekomendasi kenaikan upah ke Gubernur Jawa Barat minimal 10 persen,” katanya.

ABS mengancam jika tidak juga direkomendasikan hari ini untuk kenaikan upah, maka mereka akan menginap di area Kantor Bupati, namun sampai sore sekitar pukul 16.00 WIB belum ada tanda-tanda Bupati Subang untuk menemui para buruh yang melakukan aksi di halaman kantor Bupati Subang, yang jaraknya hanya sekitar 50 Meter ke Rumah Dinasnya.

“Kalau tidak ada menemui kami, atau rekomendasi kenaikan upah hari ini juga kami akan menginap di sini,” katanya.

Salah satu orator dari ABS, Ayub menyebut jika di Subang juga banyak perusahaan yang tidak menerapkan Upah Minimum Sektoral (UMSK), dia menyebut sekurangnya ada 33 perusahaan yang masuk perusahaan yang menerapkan UMSK, namun yang berunding hanya 6 perusahaan, 28 perusahaan lainnya belum mengalami kenaikan UMSK.

“Kami berharap kepada pemerintah untuk melakukan kajian mengeluarkan peraturan bupati, dan ikut serta melakukan perundingan dengan perusahaan-perusahaan dalam pembahasan pengupahan,” terangnya.

Demontrasi ABS tersebut mendapati pengawalan ketat dari petugas baik dari TNI/Polri, dan Satpol PP. Hingga sore sekitar pukul 17.00 WIB pantauan Pasundan Ekspres di lapangan demontrasi dalam keadaan kondusif.

Kapolres Subang AKBP Sumarni yang memimpin langsung pengaman demontrasi tersebut menyebut bahwa petugas di sini hadir sebagai pelayanan dari masyarakat, teramasuk buruh, dia berpesan agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, sehingga mengadu dombakan polisi dan masa aksi.

“Para Korlap perhatikan anggotanya. Jangan sampai disusupi oleh oknum yang malah mau menggagalkan aksi mulia teman-teman, untuk menuntut rekomendasi kenaikan upah. Silahkan sampaikan aspirasi dengan tertib dan aman, juga tidak lupa terapkan protokol kesehatan, demi kenyamanan bapa dan ibu sekalian, saya siap fasilitasi,” ungkap Kapolres.

Memasuki petang hari, masa aksi buruh dari Aliansi Buruh Subang (ABS) masih bertahan di halaman kantor Bupati Subang. Mereka teguh menantikan tandatangan Bupati Subang merekomendasikan kenaikan ipah mereka.

Saat hujan deras mengguyur sekitar Subang, termasuk di halaman Pemkab Subang, sebagian masa aksi mulai merangsak masuk ke area kantor bupati, beruntung petugas kemanan sigap menahan masa aksi.

ABS melanjutkan aksinya meski diguyur hujan deras, menuntut rekomendasi kenaikan upah dari Bupati, namun sayang tidak satupun kelihatan pejabat Pemkab Subang menemui masa aksi.

Kepastian rekomendasi kenaikan upah dari bupati menjadi belum jelas, belum lagi tepat pukul 18.19 WIB, area perkantoran Pemkab Subang sempat mati lampu. Aksi masa ABS menjadi semakin dramatis.

Setelah di desak, Bupati Subang akhirnya mengeluarkan surat rekomendasi kenaikan upah minimum sebesar 5 persen, untuk dikirimkan ke Gubernur Jawa Barat.  Surat tersebut dibacakan oleh perwakilan dari ABS, Warlan.

“Kawan-kawan saya akan bacakan surat rekomendasi yang baru saja ditandatangani bupati, alhamdulilah tuntutan kita dipenuhi meski hanya 5 persen,” katanya.

Dia juga menyebut bahwa tepat hari ini, di Jakarta tuntuan serikat pekerja dikabulkan MK, terkait peninjauan ulang terhadap UU Omnibus Law, sehingga menurutnya pemerintah tidak bisa mengeluarkan kebijakan strategis

“MK telah menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” katanya.

Dia memastikan jika rekomendasi kenaikan upah dari bupati tersebut akan dikawal sampai plebo di Jawa Barat, yang akan berlangsung besok (hari ini, red).

“Kita akan terus kawal, sampai besok di Jawa Barat, bahkan bagaimana implementasinya juga akan terus kami kawal,” tukasnya.(idr/vry)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *