oleh

Ikut Aksi Unras Nasional, Ribuan Buruh Purwakarta Berangkat ke Jakarta

PURWAKARTA-Sedikitnya 1.500 buruh Purwakarta dari berbagai elemen bertolak ke Jakarta, Rabu (8/12). Buruh yang sebelumnya berkumpul di beberapa titik kumpul tersebut berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi unjuk rasa (unras) nasional. Sasarannya adalah Istana Negara, Gedung Mahkamah Konstitusi, serta Balai Kota Jakarta.

Presidium Aliansi Buruh Purwakarta Wahyu Hidayat menyebutkan, keikutsertaan buruh Purwakarta pada unras tersebut merupakan bukti dari komitmen dan upaya kaum buruh yang terus memperjuangkan UMK tahun 2022 melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

“Dari FSPMI ada 770 anggota yang ikut ke Jakarta menggunakan 10 unit bus dan beberapa unit kendaraan roda empat. Sebelumnya, kami berkumpul di perempatan Vantec kawasan Kota Bukit Indah. Adapun titik keberangkatan lainnya adalah perempatan Sadang, Campaka, dan Jatiluhur,” kata Wahyu kepada Pasundan Ekspres.

Dijelaskannya, aksi unjuk rasa nasional dilakukan di seluruh Indonesia. Di Jakarta sendiri diperkirakan diikuti oleh 50 ribu hingga 100 ribu buruh dengan masa aksi dari Jabodetabek, Karawang dan Purwakarta. Adapun tuntutan unras tersebut ada tiga poin, yakni cabut Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja No. 11/2020 sesuai keputusan MK yang menyatakan inkonstitusional dan cacat formil.

“Kemudian, cabut PP No. 36/2021 tentang pengupahan, dan meminta gubernur wajib revisi kenaikan UMP dan UMK sesuai rekomendasi Bupati/Wali Kota sebelum 29 November 2021,” ujar Wahyu menjelaskan.

Menurut informasi, lanjut Wahyu, di Gedung Mahkamah Konstitusi nanti pihaknya akan diterima langsung oleh Ketua MK. “Mudah-mudahan kami mendapat penjelasan secara lebih gamblang perihal adanya multitafsir atas keputusan MK tentang Inkonstitusional Bersyarat UU 11/2020 Cipta Kerja,” ucapnya.

Khususnya, sambung Wahyu, yang berkaitan dengan kluster ketenagakerjaan sebagai hal strategis dan berdampak luas. “Semua rekomendasi bupati yang merupakan buah kesepakatan antara unsur pemerintah, unsur Apindo dan serikat pekerja dimentahkan gubernur. Gubernurnya takut diberi sanksi karena diancam hingga kehilangan jabatan,” kata Wahyu.

Sementara, kata Wahyu, walau tak ada di belahan dunia manapun, Menteri Dalam Negeri turut campur dalam memaksakan PP36/2021 sebagai dasar pengupahan. “Bahkan, Hakim MK belum selesai membacakan putusan, Menko Airlangga Hartanto membuat pernyataan kontroversial dengan penafsiran versi pemerintah yang menguatkan tetap berlakunya UU 11/2021 beserta turunannya,” ujarnya.

Terlebih, hal tersebut diperkuat oleh pernyataan resmi Presiden Joko Widodo dengan mengenyampingkan amar putusan nomor 7 yang menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Serta, tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

“Walhasil, banyak daerah tidak naik upah yang berarti terjadi penurunan daya beli buruh. Kalaupun naik, dengan rata-rata kenaikan 1,09 persen berarti di bawah kenaikan laju inflasi nasional. Demikian pula untuk Provinsi Jawa Barat dengan inflasi sebesar 1,76 persen. Sangat tidak lucu untuk negara calon pimpinan negara maju G20,” ucapnya.

Setelah aksi unjuk rasa 8 Desember 2021 ini, kata Wahyu, esok harinya buruh juga akan melakukan aksi unjuk rasa ke Bandung dengan harapan dapat bertemu langsung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. “Untuk diketahui, pada 3 Desember 2021, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat menyikapi upaya perlawanan kaum buruh, dan telah mengirimkan surat Nomor 6692/TK.03.03.02/Disnakertrans kepada para Kepala Dinas Ketenagakerjaan di tiap Kabupaten mengenai ketentuan mogok kerja. Yang tentunya menganggap aksi buruh adalah ilegal dan dianggap mangkir,” ujar Wahyu.

Padahal, lanjutnya, buruh yang merupakan bagian dari rakyat tetap memiliki hak untuk bersuara dan serikat pekerja tentunya berkewajiban memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. “Karenanya, aksi yang dilakukan para buruh yang dikoordinir oleh Serikat Pekerja melakukan aksi dengan dasar hukum jelas,” kata Wahyu.

Di antara dasar hukum tersebut adalah Undang-undang No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kemudian Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh . Adapula Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional terkait Hak Sipil dan Politik.

Mengenai ada tidaknya aksi all out di Purwakarta, Wahyu menyampaikan, bilamana aksi all out harus dilakukan, maka setidaknya se-Jawa Barat juga harus melakukannya. “Kami akan turut serta melakukannya. Mengenai waktunya, belum disepakati namun kami tetap siaga dan bersiap,” ucapnya tegas.

Pihaknya pun optimis bahwa perlawanan melalui jalur litigasi dapat dimenangkan PTUN dan MA lantaran amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan UU 11/2020 Cipta Kerja adalah Inkonstitusional bersyarat. “Dan, melalui aksi unjuk rasa nasional ini, kami berharap pemerintah dapat mendengar dan merealisasikan harapan kaum buruh,” kata Wahyu.(add/vry)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *