JAKARTA– Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bekerjasama dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mengadakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi unsur pimpinan dan anggota DPRD. Kegiatan ini yang diselenggarakan sejak tanggal 19 sd.22 Januari di Haris Vertu Jakarta ini, dimaksudkan untuk membekali para anggota dewan dalam menguatkan ideologi Pancasila kepada masyarakat di Lampung.
“Saya sangat berterimakasih dan menghargai atas terselenggaranya Diklat PIP bagi Anggota DPRD Provinsi Lampung dari tanggal 19 s.d. 22 Januari di Haris Vertu Hotel Jakarta. Hal ini merupakan hal yang pertama dilakukan antara BPIP dan Lembaga Legislatif. Saya harap kegiatan ini bisa menjadi pilot project bagi DPR, DPRD di Indonesia,” kata Kepala BPIP, Yudian Wahyudi ketika membuka acara.
Menurut Wahyudi, merujuk kepada arahan Presiden Joko Widodo tanggal 1 juni tahun 2021, meminta agar penguatan Ideologi Pancasila tidak menggunakan cara-cara biasa, namun dengan cara-cara yang luar biasa dan kekinian. Sebab perkembangan masyarakat begitu cepat apalagi perkembangan teknologi digital yang sudah merambah era METAVERSE. Arahan Bapak Presiden Jokowi menjadi sangat relevan dengan Era Metaverse dan revelosi industry ke 4.0 dimana penguatan PIP harus menggunakan cara-cara baru yang luar biasa dan menggunakan teknologi.
Baca Juga:Dikira Singkong, Warga Nyampai Temukan Mortir Peninggalan Perang Dunia IIIsu Dana Bansos Rp. 2,7 Trilun Tertahan di Himbara, Ini Respon BRI!
“Selain itu segmentasi stakeholder yang harus mendapatkan PIP sangat beragam. Mulai dari Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi Sosial Politik, dan Komponen Masyarakat Lainnya. Komponen masyarakat lain ini yang dari sisi kuantitas, keragaman dan karakteristik sangat beragam dan jumlahnya sangat banyak dari 272 juta rakyat Indonesia. Sementara kalau segmentasi ASN, TNI, Polri hanya kurang lebih hanya 6 juta populasinya. Tetapi kelompok informal lain seperti pesatren, petani, nelayan, buruh dll jauh lebih besar jumplahnya. Segmentasi inilah yang tantangan BPIP sangat berat. Maka dalam kontek ini peran Legislatif, DPRD Lampung dan Legislatif di seluruh Indonesia agar bisa bahu membahu, kolaborasi kerjasama untuk melakukan PIP kepada 272 juta rakyat Indonesia dengan cara kekinian dan luar biasa, karena ini menjadi kewajiban kita bersama sebagai penyelenggara negara,” terangnya.