CISARUA-Inventarisasi pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) di lingkungan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Cisarua yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menjadi sorotan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat.
Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan menjelaskan, realisasi dari program JPKM tersebut masih menjadi problematika yang belum selesai. Seperti prosesnya, ada yang tercover dan ada juga yang tidak, disebabkan belum sesuai dengan Peraturan Gubernur.
Oleh sebab itu, Iwan Suryawan meminta pihak RSJ Cisarua agar menginventarisasi proses klaim JPKM dengan kebutuhan rumah sakit, sehingga yang tidak bisa dicover oleh BPJS bisa dicover oleh JPKM.
Baca Juga:Sebut Kasus Kekerasan Seksual di Karawang Meningkat, NasDem Buka Posko PengaduanJalan Cikalong-Cilamaya Diperbaiki Bulan Ini
“Kebijakan terkait yang memiliki BPJS kelas 1-3 itu juga penting terutama yang di kelas 3. Mudah-mudahan bisa di PBI-kan dan kita harapkan mereka tetap mendapatkan pelayanan yang sama dalam hal pelayanan kesehatan,” jelas Iwan di RSJ Cisarua, Jalan Kolonel Masturi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
Komisi V DPRD Jawa Barat, kata Iwan, juga tetap memberikan dukungan kepada pihak RSJ Cisarua dalam hal pelaksanaan JPKM ini.
Iwan menambahkan, pada dasarnya pelayanan terhadap masyarakat terkait kejiwaan tersebut harus segera mendapatkan perhatian khusus.
“Saya pikir pemerintah provinsi sudah memberikan ruang lebih kepada rumah sakit jiwa untuk anggarannya, untuk bisa melayani dengan baik. Tinggal bagaimana ruang yang diberikan itu aman dan sesuai perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.
Ia pun berharap, permasalahan tersebut dapat segera mendapatkan solusi dan bisa diimplementasikan serta bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. (je/ysp)