SUBANG-Penggiat pemekaran Pantura mempertanyakan tindak lanjut proses legal formal Pemekaran Pantura Subang. Hal ini diutarakan oleh Ketua Forum Pemekaran Pantura Subang (FP2S) H. Sudi Hartono atau yang akrab disapa Kang Jiwu ini.
Menurutnya sudah hampir dua tahun ini, tindak lanjut pemekaran Pantura Subang menjadi tidak jelas setelah hasil kajian keluar. Pihaknya juga mempertanyakan komitmen atau janji politik Bupati Subang H Ruhimat terkait dengan pemekaran tersebut.
“Kami justru jadi heran juga, proses sejauh ini tindak lanjutnya bagaimana, tidak jelas,” imbuhnya.
Menurut Sudi, seharusnya syarat formal terakhir yang ditempuh yakni soal Musyawarah Desa (Musdes) Pemekaran Pantura tidak terlalu lama.
Baca Juga:Tolak Rencana Pencabutan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan BereaksiPCNU Subang Persiapkan Harlah NU ke-96
“Seharusnya kalau untuk Musdes saja, tidak lama begini pengumpulannya,” imbuhnya.
Apalagi, kata Sudi, proses kajian pemekaran Pantura menggunakan uang rakyat. Sehingga setiap tahapan dan prosesnya perlu dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
“Nah sampai hari ini kan masih belum jelas bagaimana tindak lanjutnya, kami tentunya tidak ingin kajian kemarin dan rekomendasi pemekaran tersebut hanya menjadi angin segar belaka,” ujar Sudi.
Untuk itu, dia berharap pada tahun ini ada perkembangan proses dan tahapan legal formal sehingga dapat beranjak kepada tahapan selanjutnya.(ygi/ysp)