SUBANG-Isu pemekaran Subang Utara terus bergulir. Meski kini Bupati Subang telah mengirimkan surat terkait pemekaran Subang Utara untuk dibahas bersama DPRD, di lapangan isu ini masih menarik.
Ketua Forum Pemekaran Pantura Subang H Sudihartono terus mendorong agar secepatnya surat keputusan bersama, antara Pemkab Subang dengan DPRD Kabupaten Subang terkait dengan pemekaran Pantura.
“Selain dengan pertemuan malam ini (kemarin, red) dengan beberapa unsur dari PDI Perjungan baik tingkat Kabupaten maupun provinsi, kami juga sebelumnya telah melakukan komunikasi dengan beberapa fraksi lain di DPRD Kabupaten Subang,” jelas Sudi disela-sela acara Podcast Mang Ono Ngabadug di Pamanukan, Sabtu (16/4).
Baca Juga:Sinyal Ruhimat Diusung PDI Perjuangan MenguatAlasan Oknum Polri Mau jadi Eksekutor Pembunuhan Petugas Dishub Makassar, Ternyata…
Menurut Sudi, roadshow pada fraksi-fraksi di DPRD Subang terkait dengan dukungan serta agenda yang harus diselesaikan ditingkat DPRD Subang terkait dengan SKB tersebut.
“Insyaallah kalau untuk partai yang fraksinya kita temui kemarin mendukung, hanya tetap masih ada mekanisme yang perlu ditempuh secara prosedural di DPRD,” imbuhnya.
Sudi menambahkan, terkait dengan surat yang dikirimkan Bupati Subang mengenai pemekaran Subang Utara harus melalui mekanisme di Badan Musyawarah (Bamus). Sedangkan surat tersebut baru dikirimkan tiga hari setelah Bamus di DPRD Subang selesai dilaksanakan.
“Paling bisa dijadwal tanggal 9 Mei nanti, untuk dimasukkan di Bamus untuk diparipurnakan ke depan. Tapi prosesnya seperti, surat sudah masuk hanya perlu tahapan di DPRD,” imbuhnya.
Ketua DPRD Subang Narca Sukanda menyambut baik, adanya jawaban hasil kajian pemekaran Pantura atau Subang Utara. “Wacana pemekaran Pantura dari Kabupaten Subang, sudah didambakan oleh warga Pantura sejak lama,” ujar Narca Sukanda, Ketua DPRD Subang, Selasa (12/4) lalu.
Politisi PDIP tersebut, juga mengaku secara pribadi sangat mendukung adanya pemekaran Kabupaten Subang Utara, demi pemerataan pembangunan dan memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat. “Dari awal saya kan selalu mensuport, terkait pemekaran Pantura karena sudah diwacanakan sejak lama,” katanya.
Narca menyebutkan, pihaknya sudah mendorong dan merealisasikan anggaran di APBD murni 2022 ini untuk anggaran kajian sebesar Rp400 juta.
Baca Juga:Ini Bayaran Eksekutor Pembunuhan Petugas Dishub Makassar, Ternyata Oknum Anggota PolisiProfil Rachmawaty Prilly Pegawai Dishub Makassar yang Bikin Kasatpol PP Makassar Iqbal Asnan Gelap Mata, Ternyata Mantan Istri Polisi
“Alhamdulillah hasil kajiannya sudah keluar. Di mana hasil kajian itu terbagi menjadi 16 Kecamatan masuk ke kabupaten induk, dan 14 kecamatan masuk ke Pantura, yang nantinya bakal menjadi kabupaten baru dari hasil pemekaran,” terangnya.