Sebagai upaya, Agus menuturkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat.
Tenaga honorer di bidang apa yang akan dihapuskan? Apakah masih ada peluang di daerah untuk tetap memberdayakan honorer tersebut?
Namun ketika pemerintah pusat tetap memberlakukan penghapusan tersebut di semua bidang, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang pastinya mengikuti aturan tersebut.
Baca Juga:Bupati Subang H Ruhimat Tagih Pengabdian ASN Bangun SubangPolitisi India Hina Nabi Muhammad, India Hadapi Badai Diplomatik
“Kita akan intens melakukan komunikasi. Tapi apapun itu jika keputusannya mutlak, maka pemerintah daerah hanya bisa mengikuti,” terangnya.
Seperti diketahui, Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo mengatakan, agar para pejabat pembina kepegawaian melakukan pemetaan bagi para pegawai non PNS di lingkungan instansi masing – masing.
Bagi yang memenuhi syarat bisa diberikan kesempatan untuk diikutsertakan dalam seleksi PPPK.
“Jangan salah juga. Mereka bukan dihapus serta merta. Bisa saja pemerintah daerah tetap memberdayakan mereka, dengan sistem outsourcing sesuai kebutuhannya,” katanya. (ygo/vry)