Pencapaian Retribusi Parkir Kota Bandung Rp4 Miliar dari Target Rp25,3 Miliar, Diduga Ada Kebocoran

Editor:

BANDUNG-Dinas Perhubungan memiliki target retribusi parkir di angka Rp25,3 miliar sampai akhir tahun 2022 ini. Dengan target tersebut pencapaian parkir baru menyentuh angka Rp4 miliar.

Terkait kebocoran parkir, Dishub mengklaim nihil, hanya saja terdapat berbagai faktor kendala. Berbagai faktor kendala itu terjadi karena imbas pemberlakuan PPKM di awal tahun. Khususnya pada bulan Januari, Februari, dan Maret.

“Bulan Mei baru PPKM dilonggarkan, artinya kita optimal di pendapatan di bulan Mei Juni. Jadi baru beberapa bulan,” terangnya.

Hambatan terjadi, tutur Mumu, karena masih banyak ruas jalan yang terkena imbas PPKM. Sehingga tidak ada kegiatan parkir di ruas jalan. Hal itu, kata dia, sangat berpengaruh secara signifikan terkait pencapaian target.

Sementara saat disinggung pencapaian target retribusi parkir di 2021, Mumu mengatakan bahwa tahun lalu pencapaian target dinilai sangat berat karena selain pemberlakuan PPKM juga diberlakukan ganjil-genap.

“Terutama untuk hari Sabtu-Minggu itu tamu-tamu yang di luar Kota Bandung itu parkir di badan jalan. Tapi kondisi PPKM yang mempengaruhi (minimnya kendaraan parkir). Sehingga di 2021 dengan target Rp 24 miliar hanya bisa tercapai di angka Rp6,5 miliar,” imbuh Mumu.

Pihak UPT, kata dia, telah mengadakan optimalisasi di beberapa ruas jalan mengingat perekonomian yang muali menggeliat. Hal itu dinilai perlu, beber Mumu, karena setelah PPKM potensi yang ada pun sangat minim.

“Jadi kami menurunkan petugas di lapangan, agar dia mencatat keluar masuk kendaraan. Nah nanti target kami kepada juru parkir itu tidak menyalahi (hitungan),” paparnya.

Ia menambahkan, pihaknya turut melakukan sosialisasi terkait dengan pencapaian target melalui media elektronik dan media sosial, agar masyarakat bisa parkir membayar sesuai dengan tarif yang berlaku.

“Karena kita lakukan edukasi juga lewat media cetak dan elektronik, tapi memang di era milenial ini lebih tepat di sosial media. Karena masyarakat lebih sering menggunakan samrtphone dibandingkan menonton televisi atau mendengarkan radio,” jelas Mumu.

Ia berharap, seluruh pengguna jasa parkir tertib atas penggunaan lahan parkir, serta tidak parkir di lokasi yang dilarang. Pembayaran juga harus disesuaikan dengan target yang berlaku sehingga masyarakat dapat merasa nyaman dan pihak Dishub bisa mencapai target pendapatan parkir.

Sebelumnya, Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Agus Gunawan, menyebut bahwa potensi pencapaian target pajak parkir dapat mencapai Rp 60 miliar. Target restribusi parkir Kota Bandung tak pernah tercapai akibat adanya kebocoran pendapatan parkir.

“Tanggapan saya memang harus dibenahi seluruh parkir, baik di badan jalan ataupun yang di dalam. Target 30 miliar kalau menurut saya di Kota Bandung itu murah, melihat adanya ratusan lapak. Datanya harus benar, kami menerima data belum kumplit. Ini banyak kebocoran,” ujarnya.

“Kita bandung jumlah penduduk 2,4 juta. Kalau tiap weekend macet terus, okupansi hotel full. Dari situ saja (indikatornya). Menurut pandangan saya bisa tercapai 60 miliar,” tambahnya.

Realisasi pendapatan retribusi parkir, kata Agus, masih berada di bawah 30 persen hingga bulan Juni. Ia mengatakan, bahkan untuk target Rp 30 miliar di Kota Bandung dinilai tidak besar.

“Tidak terealisasi, karena banyak bocor. Terus banyak jukir (juru parkir) nakal. Contoh, sekarang satu kali parkir di kota berapa? Perwal berapa nih? Kadang beda di karcis parkirnya. Ada yang Rp5000 ada yang Rp3000, ini harus dibenahi semuanya,” tegas Agus.

Menurutnya, sampai saat ini ada permainan dari pihak juru parkir dan pengelola. Sehingga berimbas pada pendapatan parkir yang tidak kunjung mencapai target. Sejak dahulu, kata dia, isu pendapatan parkir tidak kunjung rampung.

“Unsur dari terkait (juru parkir dan pengelola) banyak yang harus diperbaiki. Sekarang sudah ada mesin parkir, tidak berjalan. Anggaran kan besar itu. Sasaran target parkir yang ada di dalam mal yang vallet itu semua datanya gak jelas,” tuturnya.

Saat disinggung terkait koordinasi dewan dengan polisi, Agus menyatakan bahwa pihaknya sudah sering mengadakan audiensi tersebut.

“Saya sudah sering (koordinasi) dengan Dishub, Bapenda. Dari Dishub itu yang dipinggir jalan, yang betul-betul harus dibenahi,” ungkapnya.

Faktor pembenahan yang paling utama, papar Agus, adalah dari sisi juru parkir. Terkait seragam yang harus dikenakan saat bertugas, juga terkait penentuan target.

“Jukir harus bisa menentukan target misalkan ini 100 meter, survey dikaji dulu. Kira-kira per hari berapa? Misal per hari bisa Rp 1 juta, harus dikaji dulu, jangan menentukan berdasarkan feeling dia. Harus dikaji,” imbuhnya.

Juru parkir dan pengawas yang tidak bertanggung jawab, kata dia, turut menjadi faktor utama kebocoran parkir.

“Selama ini ada permainan antara jukir sama pengawas. Dari jukir sudah dimainkan, belum lagi pas setor,” keluhnya.

Ia menegaskan bahwa juru parkir harus disiplin dan memiliki etos kerja yang baik. Terutama kepada pelayanan konsumen.

“Kalau misalkan dia mau parkir, mau masuk diacuhkan, pas keluar baru saja didatangi,” bebernya.

Agus berharap, PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Bandung bisa didongkrak melalui pendaptan dari retribusi parkir. Oleh karena itu, ia berharap segala kendala dan kebocoran parkir bisa dibenahi dengan baik di Kota Bandung.(je/sep)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.