Anggaran PPPK Masih Menjadi Polemik

JAKARTA-Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) menggencarkan lobi dengan eksekutif maupun legislatif. Mereka meminta dukungan untuk menyelamatkan 193.954 guru lulus passing grade (PG) dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Achmad Ifan Wahyudi, perwakilan FGHNLPSI Jawa Timur mengungkapkan hasil audiensi dengan anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi sedikit melegakan guru honorer.

BACA JUGA: Ratusan Ribu Guru Lulus PG Prioritas Formasi PPPK, Panitia Daerah Diminta Tambah Kuota Formasi

“Melegakan sekali, karena kami mendapatkan informasi update dari Pak Purnamasidi,” kata Achmad Ifan Wahyudin kepada JPNN.com, Rabu (20/7).

Diceritakannya, dalam pertemuan tersebut terungkap permasalahan regulasi rekrutmen PPPK di tingkat pemerintah pusat sudah mulai menemukan titik terang. Salah satunya dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan PPPK Guru di Instansi Daerah Tahun 2022.

Terungkap juga permasalahan anggaran masih menjadi topik utama yang dikeluhkan Pemda termasuk Pemprov Jatim dan beberapa kabupaten/kotanya.

“Karena anggarannya minim akibatnya usulan formasi PPPK guru tidak sesuai dengan Kebutuhan yang seharusnya,” kata Achmad.

Masalah anggaran ini menurut Achmad, sudah dibahas Badan Anggaran DPR RI dengan instansi terkait, salah satunya Bappenas.

Informasinya tetap sama bahwa anggaran pendidikan termasuk gaji PPPK sudah ditransfer ke daerah melalui DAU. Sayangnya, masih tidak disebutkan secara spesifik.

Oleh karenanya, Komisi X terus mendesak pemerintah pusat untuk menerbitkan regulasi yang mengatur tentang gaji PPPK secara khusus dalam DAU sehingga tidak ada alasan Pemda mengeluhkan terkait anggaran.

Untuk mengatasi masalah honorer yang tidak mendapatkan jam mengajar di sekolahnya, sesuai informasi dari Purnamasidi, Komisi X bersama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengupayakan untuk menerbitkan Perpres tentang regulasi PPPK.

Salah satu poinnya mengatur tentang penempatan PPPK guru swasta untuk ditempatkan ke sekolah swasta. Dengan demikian tidak menggeser guru induk di sekolah negeri. Sementara, sekolah swasta tidak kehilangan guru terbaiknya.

“Pak Purnamasidi mengimbau kepada guru honorer untuk menunggu prosesnya yang akan diupayakan oleh Komisi X dengan tetap berpikir positif,” pungkasnya.(esy/jpnn/ysp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.