SUBANG – Menyikapi kebijakan kenaikan BBM, Fraksi PKS Kabupaten Subang dengan tegas menyampaikan penolakannya.
Sekretaris Fraksi PKS Subang, M Julian Robert menyampaikan, menaikkan harga BBM di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit bukanlah keputusan yang bijak.
Menururnya, kenaikan BBM mengakibatkan efek domino yang luar biasa, yaitu mendongkrak harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat, serta tarif angkutan umum secara signifikan.
Baca Juga:Tingkatkan Kemampuan Penelitian Mahasiswa, POLSUB dan BRIN Jalin Kerja SamaGuru Honorer Mengeluh karena Dibebankan Sumbangan Dana Perjuangan
Kondisi semacam ini kian menyulitkan masyarakat, terlebih kenaikan BBM tersebut tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan.
“Kenaikan BBM di saat situasi seperti ini, berpotensi mengganggu usaha para pedagang kecil,” katanya.
Robert berpendapat, dalih yang digunakan pemerintah, pemberian subsidi selama ini tidak tepat sasaran dan hanya membebani APBN juga tidak bisa diterima.
Jika yang menjadi alasan adalah subsidi tidak tepat sasaran, maka yang harus diperbaiki adalah pengawasan atas proses penyalurannya, bukan dengan menaikkan harga BBM nya.
Demikian halnya dengan subsidi yang dianggap menjadi beban negara, bukankah para pengelola negara sebenarnya digaji oleh rakyat melalui pajak yang mereka berikan, agar dapat bekerja dengan sebaik -baiknya untuk melayani kepentingan rakyat? Bukankah mereka digaji agar mampu memberikan pelayanan dan kemudahan kepada rakyat yang telah memilihnya dan menggajinya?
“Kenaikan harga BBM di tengah turunnya harga minyak mentah dunia, juga menjadi sebuah ironi yang tidak bisa diterima oleh akal sehat,” katanya.
Fraksi PKS Subang menuntut pemerintah untuk segera membatalkan kenaikan harga BBM tersebut. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sama sekali tidak akan menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
Baca Juga:Jangan Lewatkan, Ayo Manfaatkan Peluang Beasiswa Sarjana dan PascasarjanaPolisi Bantu Ringankan Beban Tukang Ojek, Dampak Kenaikan Harga BBM
Sebaliknya, penyaluran BLT yang tidak merata terbukti hanya menjadi pemicu konflik antara masyarakat dengan apparat setempat.
“Seperti RT, RW serta perangkat desa,” katanya.
Pemerintah sebaiknya fokus pada program pemberdayaan masyarakat serta program lainnya, yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Proyek-proyek yang menguras APBN, namun kurang berdampak pada masyarakat.
“Seperti proyek kereta cepat dan pembangunan IKN sebaiknya ditunda,” katanya.
Sebaliknya, memberikan bantuan kepada masyarakat dalam hal lapangan pekerjaan, serta mendorong tumbuhnya iklim wirausaha jauh lebih dibutuhkan masyarakat saat ini.