KARAWANG – Aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus terjadi di Karawang. Sebelumnya, aksi serupa dilakukan oleh HMI dan GMNI, sekarang aksi penolakan kenaikan itu datang dari Aliansi Elemen Masyarakat Islam Karawang.
Aksi warga menolak kenaikan harga BBM ini digelar di depan Kantor Pemda Karawang. Sebelumnya, massa melakukan aksi konvoi dari Masjid Al-Jihad menuju kantor pemda.
Setelah itu, perwakilan pendemo naik ke atas mobil komando untuk berorasi menyampaikan tuntutannya.
Baca Juga:Cassanova Diya Erospri : Berjuang Jadi Pesilat BerprestasiPPG Bukan Syarat Guru Dapat Kesejahteraan, Hanya untuk Mengukur Kualitas
Menurut warga, kenaikan harga BBM berimbas kepada kenaikan harga barang lainnya. Masyarakat menilai kenaikan harga BBM ini terkesan membebani masyarakat menengah ke bawah.
Mereka dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, sebab hal itu tak sesuai dengan kondisi perekonomian rakyat saat ini yang menurun pasca pandemi Covid-19.
Aksi demo menolak kenaikan BBM ini nyaris ricuh karena bupati dan wakil bupati serta ketua DPRD yang tidak ada di kantor.
Perwakilan massa akhirnya ditemui oleh Asda 2 Hanafi, Wakil Ketua DPRD Karawang Suryana dan Dedi Sudrajat.
Hanafi mewakili Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, akhirnya sepakat menolak kenaikan harga BBM dan dituangkan dalam surat kesepakatan bermaterai bersama DPRD Karawang.
Koordinator Aksi, Muhammad Ibrahim, menjelaskan, beberapa poin tuntutan aksi ini dintaranya menolak dengan sangat tegas kenaikan harga BBM subsidi yang akan sangat menyengsarakan rakyat.
“Mendesak pemerintah untuk memastikan tersedianya stok BBM subsidi sehingga dapat dinikmati oleh rakyat,” ujarnya.
Baca Juga:Puskesmas Binong Berupaya Kendalikan Penyakit MasyarakatPemcam dan Pemdes Kompak Bantu Anak Stunting
Selain itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mengendalikan dan menstabilkan harga-harga bahan pokok.
“Kami juga mendesak pemerintah menunda proyek strategis nasional, yang tidak berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat dan alihkan anggaran untuk subsidi BBM,” katanya.
Menurut Ibrahim, saat ini belum usai pandemi Covid-19 melanda bangsa Indonesia. Masih banyak rakyat yang terpuruk beban ekonomi akibat pandemi Covid-19 tersebut.
Banyak rakyat yang di-PHK, lapangan pekerjaan susah, sehingga jangan sampai beban rakyat bertambah dengan naiknya harga BBM subsidi yang nantinya akan berakibat panjang.
“Berbagai pilihan yang dapat dilkukakn pemerintah diantaranya menunda pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang tidak berdampak langsung pada masyarakat luas, sehingga anggaran tersebut bisa dialihkan ke subsidi BBM,” ujarnya.