Namun, hal ini tidak berlaku manakala kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri, berapa banyak calon kepala desa, calon wakil rakyat, calon kepala daerah serta pejabat tinggi lainnya ramai – ramai menggunakan jasa “orang pintar” untuk mencapai tujuannya. Alhasil, tidak sedikit dari mereka yang harus menelan kekecewaan.
Sebagian bahkan harus kehilangan harta benda, keluarga serta teman – temannya akibat keliru dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini, yang menjadi penyebab utama adalah mental yang cenderung menginginkan segala seuatu dengan cara – cara yang instant tanpa mau bekerja keras.
Dalam konteks pesta demokrasi di berbagai level yang akan kita hadapi di masa mendatang, apa yang dilakukan oleh pesulap merah tersebut sejatinya merupakan tantangan bagi masyarakat, baik itu yang memiliki hak memilih ataupun dipilih. Bagi mereka yang memiliki hak untuk memilih, menggunakan nalarnya untuk menilai kapabilitas dan integritas calon pejabat atau wakil rakyat yang akan dipilihnya harus lebih dikedepankan.
Baca Juga:Tingkatkan Perekonomian Warga Perumahan, Bina Taruna PPH 2 Gelar Bazar UMKMPartai Demokrat Subang Siap Menangkan AHY di Pilpres 2024
Mencari lebih jauh rekam jejak (track record) para kandidat harus dilakukan agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Masyarakat bukan saatnya lagi tertipu oleh berbagai trik yang digunakan oleh oknum – oknum pejabat atupun wakil rakyat dalam mendulang suara.
Adapun bagi mereka yang memutuskan untuk maju dalam kontestasi politik, adu ide, gagasan serta program hendaknya dilakukan dalam rangka meyakinkan masyarakat untuk memilihnya. Mengukir prestasi sebaik mungkin juga hendaknya menjadi modal dasar bagi mereka yang akan bertarung memperebutkan hati para pemilih.
Mendatangi “orang pintar” ataupun membeli suara masyarakat dengan sekarung sembako bukanlah karakteristik dari pejabat ataupun wakil rakyat yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Sebaliknya, masyarakat sangat menbutuhkan hadir para pemimpin dan wakil rakyat yang jujur, amanah serta bekerja keras untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.(*)
Oleh:
Ramdan Hamdani
(Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Sosial)