SUBANG – Wakil Bupati Subang Agus Masykur meminta seluruh pihak terkait untuk menuntaskan persoalan Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS).
Serta meminta penjelasan dari Pusdatim Kemensos RI mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan.
“Saya berikan waktu seminggu untuk tuntaskan permasalahan data dan ini harus dimonitoring progres tiap harinya, sampai mana dan untuk Dinsos harus benar-benar teliti dalam mengupdate data sasaran,” ungkap Wabup dalam Rapat Koordinasi Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) di Aula Sawala Salapan, Fave Hotel, Senin (19/9).
Baca Juga:Dikenal di Negeri Orang, Berikut 10 Makanan Khas Indonesia yang MenduniaMasakan Khas Bali, Resep Sayur Ulih Kuah Santan yang Lezat
Dia berharap semua pihak bersinergi dan bergotong royong dalam mensukseskan program tersebut.
Sebelumnya, Agus Masykur meminta Kepala Dinas Sosial untuk mengawal terkait DTKS agar berbagai bantuan dari pemerintah seperti BLT BBM dapat tepat sasaran.
“Saya berharap Dinsos bisa benar-benar mengawal terkait data kesejahteraan, sehingga mampu memberikan keberkahan dan manfaat yang besar untuk masyarakat,” ucap Agus Masykur.
Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H. Rahmat Effendi menyampaikan, rakor DTKS merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat terkait sasaran bantuan sosial yang kurang tepat.
Harapan dari rakor ini enerima bansos tepat sasaran melalui DTKS yang berkualitas.
Kepala Dinas Sosial H. Deden Hendriana menyampaikan mengenai penetapan DTKS di Kabupaten Subang hingga saat ini pada bulan Juli tercatat 1.206.176 jiwa dan Agustus 1.205.880 jiwa.
“Saat ini sedang kami lakukan perbaikan sebanyak 60.998 jiwa dengan Disdukcapil,” lanjutnya.
Baca Juga:Tak Perlu Jauh-jauh Ke Cirebon, Berikut Resep Nasi Lengko yang LezatTips Lakukan Olahraga yang Benar, Agar Efektif!
Dia menyampaikan, terkait tujuh isu strategis yang berkembang saat ini mulai dari kepala keluarga yang masuk DTKS belum semuanya menerima bansos, kompetensi operator tentang update DTKS belum maksimal dan dukungan terkait verivali DTKS belum memadai hingga masyarakat prasejahtera masih belum memiliki adminduk.
Berkaitan dengan data ini, Dinsos akan melakukan pelatihan dan edukasi tentang kompetensi kinerja bagi seluruh operator SIKS-NG.
Selain itu akan melakukan pendampingan kegiatan update DTKS dan penerima bantuan, penyisiran pemenuhan adminduk tidak valid dan yang belum memiliki serta koordinasi dan sinergitas yang berkesinambungan antara stakeholder dari tingkat RT hingga Kemensos RI.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil H Sumarna menyampaikan, berbagai upaya yang telah dan akan dilaksanakan pihaknya bersama Dinsos mengenai DTKS Kabupaten Subang salah satunya koordinasi dengan operator desa, penyandingan hingga konsolidasi data.