Realisasi PBB Baru 48,40 Persen, Asda Bakal Tegur Camat

Editor:

SUBANG-Memasuki minggu terakhir bulan September 2022 realisasi penerimaan PBB sampai dengan 15 September baru Rp682.521.989 dari target Rp46.002.253.040 atau baru terealisasi 48,40 persen. Menanggapi hal tersebut Asda 1 Setda Subang, Rahmat Efendi mengaku akan segera melakukan terguran pada camat, jika masih tidak optimal pembayaran PBB di wilayahnya.

“Ya masih di bawah 50 persen, mudah-mudahan Oktober mendatang akan bertambah. Terlebih untuk wilayah Pantura diharapkan akan terus bergrak naik seiring dengan mulainya musim panen,” katanya.

Dia juga memberikan peringatan untuk para Camat. Terlebih, jika angka capaian pembayaran PBB pada akhir Oktober mendatang tidak kunjung mengalami kenaikan. Dia menyebut akan menjadikan itu seagai dasar laporan kinerja pada pimpinan.

“Kalau sampai dengan akhir Oktober tak kunjung ada kenaikan, ya akan kita laporkan kinerjanya,” tambah Rahmat.

Data yang diperoleh Pasundan Ekspres, Kecamatan Binong, Patokbeusi dan Compreng menjadi tiga Kecamatan paling bucit dalam realisasi pembayaran PBB. Sedangkan tiga Kecamatan teratas diduduki Kecamatan Tanjungsiang, Cipeundeuy, dan Cisalak.

PAD Baru Capai 45,33 Persen

Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru tercapai Rp279,4 miliar hingga Agustus 2022. Jika dipersentasikan capaian PAD baru 45,33 persen dari target Rp350 miliar pada tahun 2022.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Subang, Dadang Darmawan mengatakan, target PAD Rp350 miliar cukup realistis. Hal itu berdasarkan pemetaan potensi yang ada, sehingga Bapenda optimis target tersebut bisa tercapai.

Dia mengatakan, pencapaian PAD yang sudah masuk Rp279.416.721.155.78 hingga 25 Agustus, merupakan hasil kerja keras. Salah satunya melalui jemput bola.

PAD tersebut berasal dari pajak hotel, restoran, air permukaan dan berbagai pajak lainnya. “Kita sudah bekerja ekstra, ini dilakukan agar menggenjot PAD,” bebernya.

Pada memenuhi pencapaian target PAD, Bapenda menemui kendala. Salah satunya karena regulasi yang belum pasti berkaitan dengan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA). Perlu ada regulasi yang mengatur tentang IMTA ini. “Kita bisa lihat tenaga asing yang bekerja di perusahaan Subang banyak. Namun daftar IMTA-nya ke kabupaten dan kota luar, sehingga pendapatan di kita tidak ada,” jelasnya.

Sementara itu Kepala DPMPSTP Kabupaten Subang H Dadang Kurnianudin mengatakan, pencapaian PAD dari sisi perizinan pasti akan meningkat seiring dengan banyaknya project nasional di Subang. Hanya saja untuk mendapatkan PAD itu membutuhkan waktu.(idr/vry)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *