JAKARTA– Petani Kerjasama 306 unjuk rasa di depan kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyampaikan tuntutan terhadap kebijakan PT. Sang Hyang Sri yang berkaitan dengan swakelola lahan.
“Bahwa, kami sebagai petani penggarap Kerjasama 306 yang mengelola dilahan asset HGU PT.SHS menolak program restorasi budidaya padi dengan pola Swakelola,” ujar salah satu ketua tani, Sahrodi.
“Alasannya karena kami merasa tidak nyaman (pengadaan pupuk dan saprodi tidak dipenuhi), biaya budidaya terlalu tinggi, keuntungan kami terlalu kecil atau merugi,” ungkapnya.
Baca Juga:500 Pelaku UMKM di Subang dapat Sertifikat Tanah Gratis, Ini Syarat-syaratnyaViral di Tiktok, Kuli Panggul Ditahan Polisi Karena Curi Pakan Ternak
Ia menyebutkan estimasi pola Swakelola yang ditawarkan dari PT.SHS, yakni Produktivitas padi 6 ton/hektar, biaya produksi 19.199.000/hektar, keuntungan petani hanya diangka 2.160.200/hektar.
“Bahwa, pengelolaan lahan sawah garapan asset HGU PT.SHS sejak puluhan tahun lalu bahkan sejak nenek moyang kami telah lebih dahulu menggarap sawah dengan pola Kerjasama,” ucapnya.
Untuk itu para petani sebagai regenerasinya ingin tetap melaksanakan kegiatan Budidaya Padi dengan pola Kerjasama. Karena dirasa pola kerjasama bisa sama-sama menguntungkan.
Sahrodi menyampaikan apabila produktivitas padi sebanyak 6 ton/hektar, biaya produksi hanya diangka Rp.9.050.000/hektar, menguntungkan kami Rp.9.450.00/hektar dan menguntungkan PT.SHS Rp.11.500.000/hektar.
“Kami meminta kepada Dirut PT.SHS, Dirut PT.RNI, Menteri BUMN, Menteri Pertanian, Ketua DPR RI dan jajaran serta kepada Bapak Presiden Jokowi kiranya bisa menetapkan kami sebagai petani penggarap di asset HGU.PT.SHS ditetapkan sebagai penggarap sawah di pola Kerjasama,” tuturnya.
Lanjut ketua kelompok tani lainnya yaitu Umar menyampaikan isi pernyataan dari para petani terhadap kebijakan PT. Sang Hyang Seri.
“Kami telah membuktikan bisa produktivitas padi mencapai rata-rata 7 ton per hekta. Kami telah mampu meningkatkan produktivtas padi sekaligus bisa mendukung program ID FOOD Holding BUMN Pangan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, mensejahterakan petani dan untuk menopang kebutuhan pangan Nasional bisa tercapai,” ujarnya.
Baca Juga:7 Lahan Milik Pemda Subang Akan Dikelola BUMD, Berikut DetailnyaCara Daftar KTP Digital di Kabupaten Subang, Minimal Punya HP Android versi 7.6
Ia juga menyampaikan bahwa petani telah terbukti sebagai pejuang ketahanan pangan yakni pada MT 2021-2022 mampu memproduksi padi mencapai 6 s/d 8 ton per hektar sehingga bisa menguntungkan kami dan menguntungkan PT.SHS.(cdp)