PASUNDAN EKSPRES – Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, menegaskan bahwa perbaikan jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung bukan semata-mata karena akan ada kunjungan Presiden RI Joko Widodo. Menurutnya, perbaikan jalan tersebut sudah melalui beberapa tahapan dan proses tender.
“Dalam rangka membangun jalan provinsi yang sudah kita anggap tidak bagus, kita sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 750 miliar dan baru saja selesai tender. Jadi perbaikan itu semata-mata setelah tender karena uang itu uang pemerintah, jadi harus dilakukan bukan karena ada kunjungan presiden,” jelas Arinal Djunaidi usai menghadiri rapat pembahasan infrastruktur di Hotel Golden Tulip, Bandar Lampung, pada Kamis (4/5/2023).
Arinal juga menyampaikan bahwa ia akan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar tidak lagi ada jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten di Provinsi Lampung. Menurutnya, jalan-jalan tersebut harus diperbaiki secara bersama-sama dan telah disepakati secara lisan.
Baca Juga:Seru Abis! Baca Manhwa Lookism 447 Sub Indo Link di Sini!Link Nonton Film Aftermath Sub Indo Full Movie Kualitas HD!
“Saya akan mengusulkan tidak ada lagi di Provinsi Lampung itu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten. Mana jalan yang kurang bagus kita lakukan secara bersama dan itu sudah disepakati secara lisan,” ungkapnya.
Pada Jumat (5/5/2023), Arinal Djunaidi berencana untuk membahas beberapa hal terkait penanganan perbaikan jalan dengan Presiden Joko Widodo.
“Saya akan mengusulkan ini pada waktu saya berkomunikasi dengan staf ahli dan besok Menteri PU mendampingi presiden dan akan menyampaikan, karena bagi saya penanganannya tapi sekarang ini kita sudah ada beberapa ruas jalan di provinsi yang memang harus dikerjakan,” tambahnya.
Selain itu, Arinal Djunaidi juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait upaya penanganan infrastruktur di Lampung. Evaluasi tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.
“Kami meminta Bina Marga untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh para bupati, kemudian provinsi untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri yang ditugaskan oleh Pak Menteri hari ini hadir Irjen Kemendagri dan Dirjen Keuangan Daerah,” pungkasnya.