PASUNDAN EKSPRES – Sejak disandera pada 24 Februari lalu, pilot Susi Air masih berada dalam penawan OPM TPNPB yang dipimpin oleh Egianus Kagoya.
Situasi ini telah menimbulkan kekhawatiran dan keprihatinan yang mendalam, terutama bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia.
Presiden Jokowi pun mengambil langkah-langkah penting untuk mengatasi masalah ini.
Dalam sebuah rapat terbaru, Presiden Jokowi mengungkapkan upaya pemerintah dalam pembebasan pilot Susi Air di Papua.
Read more:
Baca Juga:Ketua OPM Jeffry Bomanak Kini Menjadi DPO “Strategi Kuno” Jelas Aktivis Pemerhati Masalah Papua BaratPeresmian Bandar Udara Ewer Distrik Agats Provinsi Papua Selatan oleh Presiden Jokowi Untuk Daerah yang Terisolasi
“Jangan kira kita diam saja, tadi malam kita juga telah rapat,” ungkap Jokowi dengan tegas, saat pers usai hadiri Papua Street Carnival, Jayapura, 7 Juli 2023.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi situasi ini yang sangat mengkhawatirkan.
Jokowi juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah ini, meskipun rincian langkah-langkah tersebut tidak dapat diungkapkan secara terbuka.
Menurut Presiden Jokowi, proses pembebasan pilot Susi Air masih berlangsung. Pemerintah terus bekerja keras untuk mencapai pembebasan yang aman dan cepat.
Hal ini menjadi prioritas utama bagi pemerintah, mengingat pentingnya menjaga keselamatan dan kesejahteraan warga negara Indonesia yang terlibat dalam kasus ini.
Di sisi lain, Jeffrey Bomanak, pimpinan OPM, telah menyatakan bahwa mereka telah meminta kepada Egianus untuk tidak melakukan eksekusi terhadap Philips Max Marten.
Egianus sebelumnya mengancam akan melakukan eksekusi terhadap pilot Susi Air jika tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah Indonesia.
Read more:
Baca Juga:TNI Polri Kepung 4 Kabupaten Papua Saat Kunjungan Presiden Jokowi: Jeffrey P Bomanak “Ini Bentuk Pengamanan atau Operasi Pembebasan?”Cara Membuat Steak Daging Sapi Kurban: Resep dan Tips Terbaik
Jeffrey juga menegaskan bahwa mereka akan menjaga keselamatan Philips selama menjadi sandera.
Dalam sebuah potcast yang diposting di Paradox Papua, Jeffrey menyatakan bahwa Philips merupakan penawaran politik bagi mereka, dan dia menjamin keselamatannya.
Namun, Jeffrey juga menambahkan bahwa OPM tidak pernah meminta uang sebesar Rp 5 miliar dan senjata sebagai syarat pembebasan.
Dia menekankan bahwa OPM tidak membutuhkan uang dan bahwa pemerintah Indonesia harus berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengaku sebagai perantara.