PASUNDAN EKSPRES – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengimbau semua pihak untuk mengakhiri perdebatan yang memanas antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Kisruh tersebut bermula dari perdebatan seputar prosedur penetapan tersangka terhadap Kepala Basarnas, Marsekal Muda Henri Alfiandi, dan Letkol Adm ABC selaku Koordinator Staf Administrasi.
“Meskipun peristiwa ini patut disesalkan, namun kita tidak perlu lagi memperpanjang perdebatan mengenainya. Yang terpenting saat ini adalah kelanjutannya, yaitu agar penegakan hukum terus berjalan atas substansi masalah sebenarnya, yaitu kasus korupsi,” ungkap Mahfud Md dalam keterangan resminya pada hari Sabtu (29/7/2023).
Baca Juga:Menyimak Seminar Indonesia Pasti Maju, Dahlan Iskan: Mengapa Saya Yakin Kita Pasti Bisa?Panji Sakti Pelantun Kepada Noer atau ‘Rindu Adalah’ Hadir di Subang 8 Agustus 2023 Mendatang
Menurut Mahfud, KPK telah mengakui kesalahan prosedural yang mereka lakukan, dan sementara itu, TNI telah menghadapi masalah utama dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas TA 2021-2023.
“KPK telah mengakui bahwa ada kesalahan prosedural dalam tindakan mereka. Di sisi lain, TNI juga telah mengakui substansi masalahnya, yakni dugaan kasus korupsi, dan akan menindaklanjutinya melalui pengadilan militer sesuai dengan kompetensinya,” jelas Mahfud.
Dengan demikian, substansi kasus korupsi yang telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada TNI oleh KPK, akan segera diurus untuk menjerat kedua anggota TNI tersebut dan diselesaikan melalui proses hukum di Pengadilan Militer.
“Diharapkan perdebatan di ruang publik tentang masalah ini tidak mengaburkan substansi kasusnya dan berujung pada sidang di Pengadilan Militer,” terang Mahfud.
Meskipun menyadari adanya kritik terhadap sistem peradilan militer yang seringkali sulit membawa oknum militer ke pengadilan, Mahfud yakin bahwa pelaku kasus ini akan dikenai sanksi hukum yang tegas.
“Kritik terhadap sistem peradilan militer memang ada, namun jika sebuah kasus sudah masuk ke ranah pengadilan militer, maka sanksi hukum yang tegas dengan konstruksi hukum yang jelas akan diberlakukan,” tegas Mahfud.
Dengan adanya imbauan dari Menkopolhukam Mahfud Md, diharapkan semua pihak dapat menahan diri dari perdebatan yang berlarut-larut dan memberikan ruang bagi penegakan hukum untuk menyelesaikan kasus korupsi ini dengan adil dan transparan.