BANDUNG BARAT-Rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) perubahan tahun 2023 yang di fasilitasi oleh DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) di Hotel bintang 4 Mercure Bandung City Center, mendapatkan kritik keras dari Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI ) KBB.
Hal ini menjadi perhatian dikarenakan saat ini nampak nyata masyarakat KBB butuh bantuan pangan khususnya beras akibat kekeringan yang begitu panjang. “Bayangkan kegiatan rapat tersebut dilaksanakan sehari penuh selama dua hari melibatkan seluruh OPD, para Camat dan lembaga yang terkait dengan Pemkab KBB. Rapat ini kemungkinan bisa menghabiskan biaya lebih dari seratus juta , dan kalau dibelikan beras sekurangnya dapat 10 ton, kalau dibagikan 10 kg/KK minimal 1000 KK akan terbantu,” ujar Ketua Laki KBB Gunawan Rasyid yang biasa disapa Guras.
Menurutnya, sebentar lagi anggota DPRD KBB akan habis dan akan memulai lagi pemilihan pada tanggal 14 February 2024, seharusnya anggota DPRD yang mencalonkan kembali lebih menunjukkan empati terhadap kesusahan masyarakat sehingga dampaknya akan mendapatkan simpati untuk bisa dipilih kembali. “Kalau perilaku seperti ini disamping ada kesan menghambur-hamburkan APBD dan lebih ironis lokasi hotelnya di luar KBB, otomatis tidak menjadi PAD untuk KBB,” ujar Guras.
Baca Juga:Buruh Tuntut UMK 2024 Naik 30 Persen, Upah saat Ini Dinilai Belum CukupPospera Laporkan Dugaan Korupsi Dana Desa
Kritik LAKI juga ditujukan untuk eksekutif, para OPD tidak lagi mengadakan kegiatan di hotel hotel mewah. Padahal masih banyak di KBB ini balai latihan kerja milik pemerintah yang bisa dimanfaatkan.
LAKI juga berharap, Pj Bupati harus mengaudit dan merasionalisasi anggaran semua leading sektor termasuk Sekretariat Dewan. Jangan sampai digunakan untuk kegiatan yang tidak prioritas bahkan cenderung hanya untuk menghabiskan sisa anggaran.
“Hadirnya Pj Bupati KBB Arsan Latif, LAKI menganggap ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki manajemen Pemerintahan di KBB. Kedepan semua stakeholder termasuk masyarakat harus bersatu dan kompak mengawal perubahan ini. PJ Bupati disamping prilakunya agamis, beliau sangat paham dengan anatomi Pemerintah Daerah, beliau juga sangat paham dengan anatomi penyusunan anggaran berikut modus-modus penyimpangannya karena beliau merupakan konseptor peraturan-peraturan di Depdagri untuk kebaikan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia,” papar Guras.