PURWAKARTA-Penggunaan politik identitas menjelang kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2023 ini semakin marak. Bahkan hal ini terjadi di kalangan elite politik. Menyikapi hal tersebut, Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Barat, Deni Ahmad Haidar menegaskan, penggunaan agama untuk kepentingan politik itu bagaimana pun tidak bisa dibenarkan.
Salah satu tokoh penggerak Nahdlatul Ulama Purwakarta itu menambahkan, penggunaan politik agama akan membawa malapetaka atau kehancuran dan mengancam kebhinekaan. “Menggunakan agama untuk kepentingan politik di manapun membawa kehancuran, apalagi di Indonesia yang multi segalanya. Semua sepakat soal itu,” kata Kang Deni, sapaan akrabnya, kepada wartawan, Senin (2/10).
Politik agama baru-baru ini secara lantang telah ditolak oleh Menteri Agama, Gus Yaqut Cholil Qoumas. Kang Deni sepakat bahwa penggunaan politik agama menjelang Pemilu 2024 ini tidak boleh digunakan oleh pihak manapun.
Baca Juga:Kapolres Ingatkan Personel Bijak Bermedsos, Jaga Integritas dan ReputasiBank bjb Subang Bawa Mobil Edukasi Meriahkan Hari Perhubungan Nasional
Pernyataan Menag Yaqut tersebut, lanjutnya, harus menjadi alarm bagi seluruh warga Indonesia terkhusus warga Nahdliyyin. “Jadi pernyataan menteri agama adalah alarm bagi semuanya, menjelang pemilu ini jangan lagi menunggangi agama untuk kepentingan kepentingan politik,” ujar dia.
Bangsa yang majemuk ini, sambungnya, harus diperkuat dan dikokohkan untuk kemajuan bersama. Adapun politik identitas harus jadi musuh bersama dan dihindari bersama.
Kang Deni mengingatkan, ideologi Pancasila yang telah dirancang dan ditetapkan sebagai dasar negara oleh para pendiri negara ini harus tetap menjadi pedoman, termasuk dalam gerakan politik. “Pancasila sebagai kalimatun sawa bangsa ini tetap harus menjadi pedoman, bahwa kebihinekaan harus terus menjadi tunggal ika,” ucap mantan Ketua KPU Kabupaten Purwakarta itu.
Jadi, lanjutnya, narasi yang disampaikan menteri agama adalah fikiran kolektif bangsa ini dalam rangka menjamin harmoni seluruh komponen bangsa.
Sebagaimana diketahui, Menag Yaqut Cholil Qoumas telah memberikan imbauan agar menjauhkan bangsa dan republik ini dari politik identitas bermuatan SARA. “Saya berharap nanti bapak ibu sekalian dalam memilih pemimpin negeri ini untuk 2024-2029 benar-benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih, jangan asal begitu, harus dilihat dulu track record-nya,” kata Menag Yaqut pada Jumat (29/9) lalu.