“Hanya yang jadi masalah itu adalah embung itu butuh lahan, dan lahannya itu harus betul-betul tidak dibeli oleh pemerintah. Kecuali kalau ada sungai atau saluran yang tidak terpakai yang bisa digunakan untuk embung bisa diperdalam lagi untuk penampungan air,” jelasnya.
Ia mengatakan, untuk saat ini hanya ada pembuatan sodetan di Kecamatan Compreng. Selain itu tidak ada sodetan lagi, sodetan yang dibuat di Compreng ini adalah aliran air dari Tarum Timur.
Menurutnya, jika embung tersebut diusulkan oleh kelompok tani, mungkin Dinas Pertanian akan mengusulkan lagi ke Kementerian Pertanian. Sejauh ini, belum ada kelompok tani yang mengusulkan pembuatan embung di wilayah Pantura, karena memang terbentur oleh lahan.
Baca Juga:Polres Purwakarta Libatkan 243 Personel Dari Berbagai Kesatuan, Amankan Kunjungan PresidenKorwil Pendidikan Pagaden Barat Latih Kurikulum Merdeka
Nana menjelaskan, embung adalah salah satu penanggulangan kekeringan dan aspek yang dijadikan kebutuhan kelompok budidaya padi itu sendiri. Jadi, tidak ada ceritanya nanti, kalau ada embung akan kekeringan atau kekurangan air.
“Bahkan embung juga tidak hanya berfungsi sebagai penanggulangan kekeringan. Embung juga sebagai penanggulangan banjir. Sebab, nanti airnya akan ditampung di embung,” pungkasnya.
Sebaiknya, kata Nana embung itu harus ada dan banyak. “Jadi saat kelebihan air dimasukan ke embung dan pada saat kekurangan air dikeluarkan untuk pertanian,” tandasnya.(cdp/ery/ysp)