oleh

KKB Papua Beringas, Pemerintah harus Tegas

Oleh Ummi Nissa     

Penulis dan Komunitas Muslimah Rindu Surga

Aksi teror yang dilakukan oleh KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) Papua semakin brutal. Mereka berani mengancam penerbangan sipil. Kali ini ulah mereka disinyalir karena kecewa tidak mendapatkan jatah dana desa. Kelompok ini tidak segan-segan meneror aparat keamanan ataupun warga setempat.

Sebagaimana yang dilansir dari indoglobenews.co.id (13/3/2021), Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menyandera pesawat perintis milik Susi Air jenis Pilatus PC-6 S1-9364 PK BVY di Lapangan Terbang Wangbe, Distrik Wangbe, Kabupaten Puncak, Papua.

Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa mengatakan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sempat mengancam agar pesawat maskapai Susi Air  tidak membawa penumpang aparat TNI/Polri dan mereka menyatakan kekecewaannya terhadap kepala kampung yang tidak memberinya dana desa.

Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi mengatakan KKB tidak berhak mendapatkan dana desa.  Sebab hal tersebut digunakan untuk pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan warga desa.

Ia menambahkah bahwa pemanfaatan dana desa juga dapat  digunakan untuk tugas prioritas nasional, ketahanan pangan, penanggulangan Covid-19, serta infrastruktur desa. Ia memberikan contoh penggunaan dana desa di Desa Ilambet, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua antara lain untuk posyandu Rp64 juta, pemeliharaan jalan Rp50 juta, rehabilitasi rumah Rp168 juta.

Sementara itu berdasarkan penyelidikan polisi ditemukan fakta yang mengejutkan, bahwa salah satu sumber pemasukan keuangan KKB berasal dari rampasan anggaran dana desa. Mereka menggunakannya untuk membeli senjata api dan amunisi. Kepala kampung terpaksa memberikan sebagian dari dana desanya karena mendapat ancaman keamanan.

Aksi yang dilakukan oleh KKB Papua tersebut sudah terkategori sebagai aksi teror sebab mengancam keamanan dan menciptakan rasa takut di tengah masyarakat. Rasa aman sudah menjadi barang yang mahal di bumi Cendrawasih. Pemerintah tidak boleh lamban atau menganggap enteng ulah dari pasukan bersenjata ini.

Akibat ketidaktegasan pemerintah menjadikan aksi kelompok ini semakin beringas dan terus melakukan teror. Terbukti sepanjang tahun 2021 saja dalam kurun waktu 3 bulan KKB Papua tercatat telah melakukan 12 kali aksi kejahatan, dilansir dari detik.com (15/2/2021).

Untuk menyebut kelompok ini sebagai kelompok separatis saja negara seolah ragu. Padahal menilai aksi yang telah dilakukannya sudah mengarah pada tindakan separatis yang membahayakan negara. Sehingga muncul desakan dari DPR agar pemerintah segera bertindak tegas dan solutif dalam menghentikan  KKB Papua. Jangan sampai negara kalah oleh teror gerombolan bersenjata. Ungkapan ini disampaikan oleh salah seorang Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP, Arwani Thomafi.

Aksi separatis umumnya dipicu karena mereka merasakan adanya ketimpangan sosial, diskriminasi, dan ketidakadilan negara dalam memenuhi kesejahteraan  masyarakat. Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah, akan tetapi penduduknya tidak dapat menikmati kekayaan tersebut. Yang tampak justru kemiskinan, kekurangan, asupan gizi buruk, rendahnya pendidikan, hingga terbatasnya akses publik. Inilah persoalan yang harus diselesaikan oleh negara, tidak cukup hanya membangun infrastruktur semata.

Dalam mencegah bibit-bibit separatis maka negara wajib memenuhi kebutuhan pokok warganya, seperti sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan kolektif yang menjadi hak-hak penduduk seperti kesehatan, pendidikan, keamanan pun harus dipenuhi secara merata. Apalagi Papua memiliki sumber kekayaan yang melimpah. Namun yang terjadi saat ini kondisi pemerataan kesejahteraan di wilayah paling timur Indonesia ini masih jauh dari kata sejahtera.

Kondisi ini lebih disebabkan karena penerapan aturan sekuler kapitalis. Dalam sistem ini kekayaan umum yang sejatinya milik rakyat, akan tetapi  pengelolaannya diserahkan pada individu yang memiliki modal (privatisasi). Akibatnya hasil dari kekayaan ini tidak bisa dinikmati secara adil oleh penduduk Papua.

Sungguh berbeda kondisinya di saat syariat Islam diterapkan. Sebagai agama yang sempurna Islam memberikan aturan komprehensif dalam  menuntaskan setiap permasalahan manusia. Mulai dari masalah akidah, ibadah, muamalah, sosial bahkan bernegara. Termasuk mencegah dan menumpas kelompok separatis. Dalam pandangan Islam, negara memiliki kewajiban untuk mengurusi urusan masyarakat. Memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, perlindungan keamanan secara merata dan berkeadilan terhadap seluruh masyarakat.

Seorang pemimpin negara dalam Islam harus memiliki sikap amanah dalam menjalankan tugasnya. Ia berkewajiban untuk mengurus semua kebutuhan warga. Sebab dirinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Swt. atas kepemimpinannya.

Rasulullah saw. bersabda :

Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Pemimpin negara yang berkuasa atas manusia adalah pemimpin dan ia akan ditanya tentang kepemimpinannya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Negara juga harus memiliki kedaulatan dalam mengelola kekayaan. Tidak boleh berkompromi dengan asing yang berpotensi menguasai kekayaan alam milik masyarakat. Sebab kekayaan milik umum selayaknya dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat untuk kesejahteraannya.

Menumpas aksi separatis merupakan kewajiban negara, dalam menjamin rasa aman dan ketenteraman rakyat. Sehingga sudah semestinya negara berani bertindak tegas. Negara  pun harus menerapkan hukum secara adil terhadap setiap pelaku tindak kriminal, siapapun dia apapun jabatannya. Realitasnya kadang terjadi ketidakadilan hukum terhadap rakyat Papua. Pada saat pelaku pelanggaran hukum adalah aparat TNI/Polri maka hukum seolah tumpul. Sebaliknya jika pelakunya rakyat maka hukum demikian tajam.

Dalam Islam, menjaga persatuan dan kesatuan adalah kewajiban. Memisahkan diri dari negara hukumnya haram. Setiap pelaku bughat atau makar diberi sanksi dengan diperangi. Arti diperangi di sini adalah memberi pelajaran (ta’dib) kepada mereka tanpa membunuh, agar mereka kembali bersatu dalam negara.

Itulah di antara mekanisme pencegahan dan penanganan terhadap kelompok separatis. Semua itu hanya bisa dilakukan jika negara memiliki keberanian dan kedaulatan. Untuk itu dibutuhkan satu kekuatan ideologi yang mampu menuntaskan setiap permasalahan. Hal ini akan menjadikan sebuah negara memiliki ketegasan dalam menumpas kelompok separatis.

Sikap pemberani ini hanya mampu diwujudkan oleh negara dengan dasar ideologi yang shahih (benar). Islam satu-satunya ideologi yang mampu melakukannya. Hal ini terbukti selama ratusan tahun mampu bertahan secara berdaulat. Daulah Khilafah Islamiyah (negara Khilafah Islam) mampu memenuhi kebutuhan rakyat dan menjamin keamananannya serta menegakkan hukum secara adil.

Wallahu a’lam bish shawab.

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *