oleh

Pantas Jadi Rebutan! Ternyata Sekda Terpilih Berpotensi jadi Bupati Subang Gantikan Ruhimat

SUBANG-Sekda berpotensi menjadi Penjabat Bupati Subang. Masa jabatan Bupati Ruhimat dan Agus Masykur berakhir Desember 2023.

Sementara, Pilkada baru akan digelar di tahun 2024. KPU mengusulkan Pilkada serentak digelar Nopember 2024.

Selama waktu itu ada kekosongan jabatan politik di tingkat daerah. Sehingga berdasarkan aturan harus ada  pelaksana tugas atau penjabat bupati.

Pemda Subang tengah menggelar open bidding untuk mengisi kekosongan jabatan sekda definitif. Saat ini posisi sekda diisi oleh penjabat sekda, Asep Nuroni. Sekda hasil open bidding ini berpotensi menjadi pelaksana tugas atau penjabat Bupati Subang.

Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta menyampaikan, pemerintahan harus tetap berlangsung. Untuk mengisi kekosongan kepemimpinan kepala daerah maka pemerintahan dijalankan oleh ASN.

“Pelayanan publik harus tetap berjalan, tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan,” kata Kaka kepada Pasundan Ekspres, belum lama ini.

Kaka merujuk pada UU No 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. ASN yang menjadi penjabat bupati untuk tingkat kabupaten/kota berpangkat pejabat tinggi pratama. Sekda tingkat kabupaten ini berpangkat pejabat tinggi pratama eselon 2a.

“Jadi artinya Sekda di tingkat kabupaten ini punya potensi untuk menjadi pelaksana tugas atau penjabat bupati,” katanya.

Kaka menyampaikan, agar penjabat bupati ini diisi oleh penjabat di lingkungan Pemda Subang maka perlu ada dorongan dari DPRD Subang yang mengusulkan ke Kemendagri melalui Gubernur.

Dia menyebut, bisa saja nanti penjabat bupati diisi oleh ASN dari pemerintah provinsi maupun kemendagri.

“Kalau ASN di Pemda Subang ada yang dianggap kompeten lebih baik diusulkan oleh DPRD Subang. Dia lebih tahu kondisi daerah, dan akan efektif. Kalau ASN dari Kemendagri, saya kira tidak optimal. Dari sisi waktu akan terbatas, sebab dia definitifnya kan di Kemendagri,” ujarnya.

Kaka meminta agar open bidding Sekda ini dilaksanakan secara serius. Sekda yang terpilih harus memiliki kompetensi dan kapabilitas.

“Dia harus bisa melanjutkan program pemerintah sebelumnya,” ujarnya.

Dia menyarankan bupati agar memilih Sekda hasil open bidding tersebut yang tidak memiliki riwayat pernah menyalahgunakan wewenang.

“Bupati harus bisa memastikan bahwa Sekda yang dipilih itu tidak catatan-catatan mengenai penyalahgunaan wewenang,” katanya.

Sekda yang terpilih nantinya, kata Kaka, harus memiliki independensi politik sendiri. Dia tidak ikut terhadap arus-arus kepentingan partai politik. Apalagi jika Sekda nanti menjadi penjabat bupati harus benar-benar yang netral.

“Kita tahu seringkali yang punya independensi dan profesional tersingkir,” kata Kaka.

Dia pun meminta agar para politisi jangan menarik-narik birokrasi pada kepentingan politiknya. Biarkan ASN ‘tidak diganggu’ apalagi untuk kepentingan politik di Pilkada 2024.(ysp)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *