PURWAKARTA-Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat telah menggelar rapat evaluasi pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2020 bersama para mitrakerja.
Rapat evaluasi yang dilakukan pada pekan pertama April 2021 ini bertujuan untuk memberikan informasi yang diperlukan. Yakni, sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program pemerintah daerah.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Ir. H. Abdul Hadi Wijaya M.Sc menyebutkan, para mitra banyak yang menyampaikan kendalanya. Di antaranya realokasi anggaran yang berimbas pada tertundanya program kerja.
Baca Juga:Daftar Kerajinan Tangan Indonesia yang MenduniaDaftar Program Televisi ‘Bandel’ yang Pernah Disetop KPI
“Ada 18 perangkat daerah dan rumah sakit yang merupakan mitrakerja yang kami undang secara bergantian dalam tiga hari berturut. Mereka memaparkan kinerja dan pencapaian kerja masing-masing sepanjang 2020,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ahad ini saat dihubungi melalui gawainya, Sabtu (17/4/2021).
Disebutkannya, pada hari pertama pihaknya mengundang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat beserta seluruh Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) 1-13.
Kemudian, secara berturut-turut dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, serta KONI Jawa Barat.
Di hari kedua, Komisi V mengundang Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Jawa Barat. Dilanjutkan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, serta Biro Kesra Provinsi Jawa Barat.
Keesokan harinya, yakni hari ketiga, dikhususkan untuk seluruh stakeholder kesehatan. Di antaranya, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat beserta enam rumah sakit yang ada di dalam pengelolaan Provinsi Jawa Barat.
Keenam rumah sakit itu adalah RS Al-Ihsan, RS Jampang Kulon, RSUD Kesehatan Kerja, RS Paru Sidawangi di Cirebon, RSJ Jabar, serta RSUD di Kabupaten Garut.
“Laporan yang kami dapat pada umumnya memang ada kesulitan yang besar dengan dampak yang terasa akibat pandemi ini. Sehingga menyebabkan banyak perubahan mendasar dalam layanan-layanan dari semua dinas,” ujar Politisi PKS ini.
Baca Juga:Deretan Jenderal Polisi yang Tersandung Kasus KorupsiTujuh Perusahaan dengan Skandal Terbesar di Dunia
Di antaranya, lanjut Gus Ahad, sekolah dengan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang luar biasa rumit terkait manajemennya. “Dari gurunya yang tidak siap, sampai kekurangan perangkatnya. Mulai dari gawainya, pulsanya, hingga banyak daerah yang blank spot,” ucapnya.