NGAMPRAH-Sejumlah guru di Kabupaten Bandung Barat (KBB) resah lantaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau sertifikasi guru tahun 2021 di Kabupaten Bandung Barat (KBB) tak kunjung cair. Begitu juga dengan sertifikasi guru satu bulan pada tahun 2020, belum keterima. Padahal, pemerintah menjanjikan dibayarkan bersamaan dengan triwulan pertama tahun 2021.
Seperti yang diungkapkan salah seorang guru yang enggan disebutkan namanya yang kini mengajar di salah satu SMP Negeri di KBB. “Sudah hampir empat bulan TPG belum cair juga, belum ada kejelasan,” ujarnya.
Menanggapi itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) KBB, Asep Dendi mengaku masih menunggu penerbitan Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP) dari Dirjen Kemendikbud. SK inilah yang menjadi acuan pencairannya dana sertifikasi guru, baik carry over satu bulan pada tahun 2020, maupun tahun sekarang. “Tenang saja (cair), kita sedang berproses. Mudah-mudahan bisa cair secepatnya,” ujar Asep Dendi, didampingi Kepala Bidang Pembinaan SD, Rustiyana di Ngamprah, belum lama ini.
Baca Juga:KPAD Belum Miliki Komisioner, Sudah Seleksi, Tapi Belum DisahkanPemkab Subang Jamin Kebutuhan Warga Selama Isolasi
Ia memastikan, dana sertifikasi guru tersebut bakal cair kendati tidak secepat yang diharapkan. Untuk sertifikasi satu bulan tahun 2020, juga tidak bakalan hilang karena itu merupakan janji pemerintah pusat. Belum cair sertifikasi guru satu bulan, bukan hanya di KBB saja. Melainkan terjadi di seluruh Indonesia, yang didistribusikan pada guru seluruh tingkatan. “Jadi bukan hanya guru TK, SD, SMP saja. Guru SMA yang di bawah naungan pemerintah propinsi juga, sama belum nerima. Mohon maklum dan bersabar saja,” ujarnya.
Asep Dendi juga mengatakan, proses pencairan sertifikasi guru ini dicairkan secara bertahap. Disdik KBB dalam proses pencairannya berpatokan pada SKTP dari Dirjen Kemendikbud. “Data-datanya kita ajukan ke pusat. Nanti pusat yang melakukan Verivikasi, kemudian mengeluarkan SKTP, yang jadi acuan pemcairannya,” ujarnya.
Dia menambahkan, jumlah guru SD di KBB yang tersebar di 16 kecamatan ini sebanyak 4.600 orang. Kebutuhan keseluruhan anggaran untuk guru SD, termasuk 16 guru TK PNS ini mencapai Rp68 miliaran. “Besaran sertifikasi yang diterima guru, senilai gaji pokok per bulannya. Jadi besarannya berbeda-beda,” pungkasnya.(sep)