oleh

Warga Segel Kantor Desa Anggasari, Ini Alasanya

SUKASARI– Masih suasana lebaran, Kantor Desa Anggasari disegel oleh masyarakat. Bahkan ruangan Kantor Kepala Desa dipasang palang. Masyarakat tidak puas dengan kepemimpinan Kepala Desa Anggasari Sukendi.

Seperti yang diutarakan H. Sudarma warga Desa Anggasari. Ia menyampaikan, ada keresahan masyarakat dan sejumlah tuntutan yang disampaikan. Namun hingga saat ini, Kepala Desa tak pernah merespon usulan dan tuntutan tersebut.

“Misalnya Pertanian dan tambak di Desa Anggasari sekarang terpuruk. Apalagi jebolan saluran dampak banjir lalu hingga saat ini belum kunjung di perbaiki,” ucapanya.

Belum lagi soal, Dana Desa untuk kegiatan PPKM yang hingga kini tak jelas realisasinya. Padahal, dana tersebut cukup besar yakni 8% dari Dana Desa.

Disisi lain, Ia juga menyampaikan, dana bantuan Covid-19 untuk masyarakat hingga saat ini masih belum kunjung dibagikan.

“Itu dananya dikemanakan. Masyarakat mengeluh warganya terkena banjir saja desa tidak hadir. Sekarang dana banuan untuk masyarakat juga tidak jelas,” imbuhnya.

Sementara itu, Korlap Aksi Cecep mengatakan, ada 8 tuntutan yang disampaikan oleh warga. Tuntutan warga dan aksi ini menjadi cerminan atas ketidakpuasan kepada Kepala Desa yang dirasa sulit ditemui warganya.

“Ada beberapa tuntutan yang disampaikan pada BPD untuk memfasilitasi dan memediasi,” ucapnya.

Hanya yang menjadi perhatian adalah terkait realisasi Dana Desa baik untuk PPKM, BLT Dana Desa serta Realisasi sejumlah pembangunan infrastruktur.

Puluhan warga yang berkumpul termasuk, ibu-ibu juga sempat membentangkan berbagai poster dan kertas bertuliskan tuntutan mundur pada Kepala Desa. Meski sempat dalam kondisi tegang, namun aksi masyarakat menyampaikan aspirasi ini dapat diarahkan untuk melakukan mediasi antara perwakilan warga dengan BPD. Selanjutnya BPD akan memanggil Kepala Desa dan menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut.

Aksi warga Anggasari ini juga mendapatkan penjagaan dan pengamanan dari Aparat Polsek Pamanukan yang dipimpin langsung Kapolsek Kompol Undang Sudrajat serta anggota Koramil dan Pol PP Pamanukan.

Sementara itu, berikut poin tuntutan yang diterima Pasundan Ekspres dari warga yakni

1. Terkait pengadaan unit mobil desa
2. Pungutan biaya isbat nikah
3. Dana PPKM sebesar Rp 70 juta
4. Mempertanyakan realisasi BLT DD pada 105 KK
5. Dugaan pungli pengajuan bantuan UMKM
6. Perkerasan jalan di Langensari
7. Dana Kelompok Usaha Bersama (Kube) disinyalir realisasi tidak sesuai dengan anggarab
8. Perbaikan Kalen Aster dari Dana Desa(ygi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *