Timbulkan Letupan di Tengah Masyarakat
PURWAKARTA-Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc. menanggapi maraknya keluhan dan protes yang timbul di masyarakat terkait kebijakan larangan mudik, penyekatan, hingga penutupan objek wisata.
Gus Ahad, sapaan akrab Politisi PKS ini mengingatkan, langkah pemerintah saat ini pada hakikatnya sesuai dengan tugasnya, yakni untuk melindungi seluruh masyarakat.
Hal ini lah yang menjadi prioritas dan harus dipahami bersama oleh seluruh kalangan, mulai dari pemerintah pusat hingga ke akar masyarakat.
Baca Juga:Pembangunan Kantor Desa Kalijati Timur Hampir RampungLinda Megawati Dorong Pemerintah Aktif Bantu Palestina
“Pemerintah menjaga agar kesehatan warganya terjamin. Juga terus meminimalisir jumlah paparan COVID-19. Ketika urusannya menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat, maka itulah yang menjadi prioritas,” kata Gus Ahad melalui rilisnya, Kamis (20/5).
Di sisi lain, sambungnya, harus dipahami pula sejak awal kebijakan kondisinya banyak yang simpang siur. Khususnya sejak Ramadan hingga menjelang Idulfitri. Di mana kebijakan pemerintah pusat hingga daerah terjadi kesimpangsiuran.
“Imbasnya, banyak letupan di masyarakat terkait kebijakan pemerintah ini. Bahkan beberapa di antaranya sempat viral. Ada yang sampai memaki polisi meski ujung-ujungnya minta maaf juga,” ujar Legislator dapil Purwakarta – Karawang ini.
Letupan berupa protes dan keluhan masyarakat itu, sambungnya, merupakan akumulasi dari kebingungan atas kebijakan yang simpang siur itu. Masyarakat juga tidak memiliki pegangan yang pasti.
“Kita lihat pada saat larangan mudik dan penyekatan diberlakukan. Ada puluhan ribu pemotor yang membuat macet jalan hingga berkilo-kilo meter. Hingga akhirnya mereka diizinkan untuk lewat,” kata Gus Ahad.
Ironisnya, lanjut dia, ketika diizinkan lewat dan penyekatan dibuka, malah timbul sorak sorai yang menggema. Bahkan teriakannya mirip suporter bola saat melihat timnya mencetak gol ke gawang lawan. Sangat bahagia.
“Ini menggambarkan adanya pergeseran. Yang harusnya warga merasa terlindungi oleh aparat di pos penjagaan, namun seolah-olah tengah menghadapi musuh,” ucap pria berkaca mata ini.
Baca Juga:Siap Bersaing di Tingkat Kabupaten, Desa Rancaudik Optimis JuaraCamat Monitoring Pelaksanaan APBDes
Kejadian tersebut juga, lanjutnya, menggambarkan bentuk kelelahan, kejenuhan yang berujung pada timbulnya beberapa komentar miring dan protes di lapangan.
“Ini hendaknya menjadi evaluasi bagi para pengambil kebijakan terkait penanganan COVID-19. Gubernur sebagai ketuanya kemudian para wakilnya itu jajaran Forkompinda. Ambil lah kebijakan-kebijakan yang fokus kepada keselamatan masyarakat secara luas,” kata Gus Ahad.