oleh

Kebijakan Plin-plan Membingungkan Rakyat, Pemimpin Taat Syariat Solusi Tepat

Oleh : Lilis Iyan Nuryanti, S.Pd
Komunitas Pena Islam

Lebaran Idul Fitri tahun ini saya sendiri dan rakyat yang lain bertanya-tanya pada pembuat kebijakan. Kenapa mudik dilarang tapi piknik dibolehkan? Bahkan di beberapa penyekatan, ada teman yang bilang ditanya dulu mau kemana, kalau jawabnya mau piknik maka dibolehkan lewat. Tapi kalau mau mudik diberhentikan dan disuruh putar balik.

Di tempat pariwisata yang dekat rumah pun yaitu Bendungan Jatigede sangat ramai sekali. Mobil berdatangan dari berbagai wilayah, hingga orang-orang berdesakan. Bahkan banyak yang tidak menjaga jarak dan mematuhi prokotol kesehatan.

Dibukanya tempat wisata dimanfaatkan warga sejak hari kedua Idul Fitri, Jumat (14/5/2021) dan Sabtu (15/5/2021). Foto-foto yang menunjukkan kepadatan tempat pariwisata tanpa mematuhi Prokes bertebaran di media sosial.

Merespons kepadatan wisatawan yang berkunjung saat libur Lebaran, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta menutup sementara tiga kawasan usaha pariwisata, meliputi Taman Impian Jaya Ancol, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan Taman Margasatwa Ragunan pada 16-17 Mei 2021.

Pemprov Jabar pun mendapat instruksi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menutup akses menuju objek wisata di Pangandaran dan Ciwidey. Karena terjadi lonjakan pengunjung (Kompas.com, 16/05/2021).

Begitupun dengan pedagang, pengelola wisata hingga pengelola wahana permainan di Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten, berdemonstrasi menolak penutupan objek wisata. Mereka menilai kebijakan Pemprov Banten plin-plan. Awalnya dibolehkan berjualan tapi malah mendadak disuruh tutup kembali. Pedagang kebingungan membayar gaji pegawainya. Mereka mengalami kerugian. Bahkan untuk berjualan mereka berutang dulu. Dibayar setelah dagangannya laku. Namun sebelum habis, terlanjur disuruh tutup oleh Pemprov Banten (Viva.co.id, 16/05/2021).

Pemerintah seolah tidak memprediksi membludaknya pengunjung akibat dibukanya tempat wisata. Dengan entengnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mengatakan pariwisata bukan menjadi masalah, sebab bagian dari solusi. Menurutnya, asal patuh terhadap prokes, pandemi akan terkendali dan sama-sama bangkit kembali (jateng.inews.id, 24/5/2021).

Keselamatan rakyat seharusnya diproritaskan. Jangan membuat kebijakan yang justru mengorbankan rakyat. Pejabat yang satu mengupayakan pulihnya ekonomi alias pro terhadap para pengusaha tempat wisata dan bisnis, sementara pejabat yang lain meminta agar kesehatan rakyat yang diprioritaskan. Publik sudah dibingungkan karena kebijakan yang inkonsisten, tidak sejalan.

Pemerintah tidak benar-benar matang memikirkan dampak dari dibukanya tempat wisata. Meski disebutkan harus tetap mematuhi prokes (menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak) tapi itu sekadar ucapan saja, karena tidak ada pengawasan ketat oleh pemerintah di tempat wisata. Yang akhirnya, pemerintah daerah memutuskan untuk menutup sementara akibat membludaknya pengunjung di berbagai tempat wisata. Kebijakan plin-plan ini menyebabkan rakyat dirugikan secara ekonomi juga kesehatan.

Pemerintah seolah-olah memihak kepentingan rakyat tapi tidak demikian. Inilah kebijakan yang terjadi dalam sistem demokrasi kapitalisme untuk memuluskan segala kepentingan pemilik kekuasaan serta pemilik modal. Hitung-hitungan yang dilakukan dipertimbangkan atas untung dan rugi, baik bagi pemerintah dan juga bagi para kapitalis. Wajar jika terjadi kebijakan yang tidak sejalan.

Ujung-ujungnya, rakyatlah yang jadi korban. Kita membutuhkan pemimpin yang adil dan memiliki kemampuan memutuskan kebijakan tanpa menyengsarakan rakyat. Bukan melakukan kebijakan coba-coba asal jadi, yang penting pemasukan pemerintah terus berjalan tapi keselamatan rakyat terancam dan ekonomi rakyat dirugikan.

Seandainya Sumber Daya Alam yang melimpah di Indonesia ini dikelola dengan baik dan tidak diberikan kepada asing dan aseng, negara akan kaya dan bisa memberi maslahat kepada rakyatnya. Sebagaimana solusi tuntunan Islam untuk mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah tidak perlu menggadang-gadang sektor wisata untuk memulihkan ekonomi di tengah pandemi ini.

Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Umar meminta masyarakat tidak ragu menegurnya dalam beberapa hal kalau ia salah. Umar mengatakan, “Bantulah saya dalam tugas saya menjalankan amar makruf nahi mungkar dan bekalilah saya dengan nasihat-nasihat Saudara-Saudara sehubungan dengan tugas yang dipercayakan Allah kepada saya, demi kepentingan Saudara-Saudara sekalian.” (Pidato Umar bin Khaththab saat diangkat menjadi Khalifah, Biografi Umar bin Khaththab karya Muhammad Husain Haekal).

Rakyat membutuhkan pemimpin yang tidak asal-asalan dalam memutuskan kebijakan. Pemimpin yang selalu mengutamakan keselamatan dan kemaslahatan rakyat, bukan sibuk mengisi kantong-kantong para kapitalis. Pemimpin tersebut hanya akan lahir dari rahim Islam, yang bisa menjalankan syariat Islam secara kaffah dalam sistem Islam.
Wallahu a’lam bish shawab.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *