oleh

Dinsos Klaim Tak Ada Pemalsuan Beras, SRI: Kualitas dan Kuantitas Sudah Sesuai

NGAMPRAH-Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menindaklanjuti temuan indikasi pemalsuan kualitas beras, serta bahan lainnya dalam bantuan sosial Program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) yang baru-baru ini diungkap tim Sapu Bersih Pungut Liar (Saber Pungli) Provinsi Jabar.

Dugaan buruknya kualitas beras salah satunya diterima oleh sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Ciburuy, Kecamatan Padalarang dari keagenan dengan inisial CV TKJ.

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Bandung Barat, Sri Dustirawati mengatakan, pihaknya sudah memanggil Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk meminta klarifikasi soal dugaan pemalsuan kualitas beras tersebut. “Saya panggil untuk klarifikasi. Selain itu, saya juga turun ke lapangan mengambil sampel. Mereka (TKSK) turun ke desa-desa dan KPM,” ungkap Sri, Senin (9/8).

Dari hasil klarifikasi dan pengecekan lapangan, pihaknya memastikan tidak ada pemalsuan kualitas beras. Hal ini diperkuat setelah Dinsos berkomunikasi dengan pihak bank yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai penyalur BPNT tersebut. “Saya sudah telepon bosnya (bank penyalur), jadi enggak ada pengurangan kualitas maupun kuantitas,” bebernya.

Sri juga memastikan tidak ada komoditi telur yang dijual hingga Rp29.000 dari yang semestinya Rp 22.500 seperti yang disebutkan tim Saber Pungli Jabar. “Saya sudah cek ke lapangan bersama Pak Kabid, memang enggak ada masalah. Beras bagus dan telur juga sudah sesuai, termasuk barang-barang yang lainnya,” kata Sri.

Diberitakan sebelumnya, Katim Tindak Saber Pungli Polda Jabar AKBP Zul Azmi mengungkapkan, adanya temuan pemalsuan kualitas beras di sejumlah keagenan di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Diduga CV TKJ (keagenan beras) hanya menjual karungnya saja yang sudah memiliki izin kemas dan izin edar dari Kementerian Pertanian, namun berasnya bukan beras premium sebagaimana tercantum di karung tapi memakai beras lokal.

Tim Saber Pungli juga menemukan di wilayah tersebut, supplier mengirim komoditi yang buruk ke KPM (Keluarga Penerima Manfaat). “Dan untuk memastikan supaya program BNPT lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi. Jangan sampai ditemukan (korupsi) akibat banyaknya oknum yang bermain,” ujar Zul Azmi, Sabtu (7/8).(sep)

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *