oleh

Gawat! Jika Pengesahan APBD Perubahan 2021 Terus Molor, Normalisasi Sungai di Pantura Bakal Terkendala

SUBANG– Rencana Pemkab Subang untuk memulai normalisasi di Pantura akan kembali tertunda. Lantaran proses pembahasan APBD Perubahan bersama DPRD Kabupaten Subang tak kunjung ketok palu.

Padahal, direncanakan ketok palu APBD Perubahan sedianya dilakukan Senin (18/10) ini, namun urung terjadi. Dari informasi yang diterima Pasundan Ekspres, sidang paripurna di DPRD tak kuorum.

Pasundan Ekspres juga langsung meminta konfirmasi pada salah satu Anggota DPRD Fraksi PAN Albert Anggara Putra.

“Tidak jadi, tidak kuorum,” kata Albert melalui pesan singkat, Senin sore.

Tak selesai disitu, Pasundan Ekspres juga meminta informasi lebih detail terkait dampak dari tertundanya pengesahan APBD perubahan pada rencana kegiatan yang urgent seperti normalisasi.

“Betul, termasuk itu (normalisasi). Anggarannya di APBD perubahan, saya juga sudah melihat rencana normalisasi dimana saja yang telah disusun Dinas PUPR,” ucap Albert.

Ia juga memahami, dimana hari tadi adalah hari yang sangat penting. “Ada Rapat Paripurna Penetapan APBD Perubahan 2021 mengingat dan menimbang sudah masuk musim hujan, harus segera direalisasikan segala bentuk kegiatan semata-mata demi dan untuk kepentingan Masyarakat Kabupaten Subang,” ucapnya.

Namun karena penetapan paripurna harus 2/3 dari jumlah 50 anggota DPRD Subang yaitu 34, sedangkan dari jam 13.00 hingga sore hari anggota yang hadir tidak mencapai 34. “Mohon maaf kami sedang berusaha, tadi juga kami berdua dari Dapil V dengan H. Aming berdiskusi terkait urgensi ini, besok sepertinya akan dikebut. Biarlah masyarakat yang menilai,” bebernya.

“Selanjutnya, karena batal Paripurna, kami pimpinan Fraksi atau yang mewakili melakukan Badan Musyawarah kembali, dan menjadwalkan ulang, dari total 7 Fraksi dihadiri 6 Fraksi, mudah-mudahan ini segera diselesaikan karena memang urgensi termasuk soal penanganan banjir,” imbuhnya.

Lalu, terkait data normalisasi saluran di Pantura, Pasundan Ekspres juga telah mendapatkan data sebanyak 73 saluran air di Pantura dari 6 Kecamatan yang akan dilaksanakan normalisasi.

Jauh-jauh hari dalam wawancara dengan Pasundan Ekspres, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Subang H. Syawal akan berusaha mempercepat pelaksanaan normalisasi. Sebab ia juga mengakui, pelaksanaan normalisasi berkejaran dengan waktu serta dengan keterbatasan alat yang ada.

ia mengakui, ada dua kendala utama terkait normalisasi saluran dan sungai di Pantura yakni dari segi waktu dan ketersediaan alat berat.

“Terus terang kami juga sedang berusaha untuk mengejar waktu agar secepatnya mulai pelaksanaan dan hingga Desember nanti itu sudah banyak desa yang dilaksanakan normalisasi,” ucap H. Syawal.

Disamping itu, keterbatasan armada alat berat yang dimiliki Pemkab Subang juga menjadi kendala. Untuk itu pihaknya saat ini tengah mengajukan tambahan dan peminjaman alat berat ke BBWS Citarum.

“dengan sisa waktu yang ada untuk mengajar ke Desember kalau dengan alat berat yang kami miliki itu akan sangat lama, namun mudahan dengan nantinya ada tambahan alat dari bws kita bisa memaksimalkan untuk melaksanakan normalisasi dibeberapa titik secara bersamaan,” imbuhnya.

Sebab tahun 2021 ini, Pemkab Subang sudah mengalokasikan anggaran secara khusus sebesar Rp 3 Miliar tersebut untuk operasional normalisasi saluran dan sungai di Pantura. (ygi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *