oleh

Kacamata Aziz SS

LANGSUNG menjawab keraguan publik. Dalam kurun waktu empat bulan BUMD PT Subang Sejahtera (SS) membuat kejutan. Ibarat lari, setelah sedikit pemanasan langsung sprint. Ibarat mesin yang udah karatan, setelah diisi oli dan bahan bakar langsung dipanaskan.

Baru empat bulan Direktur Utama Aziz Muslih mengambil alih kendali ‘kapal SS’ yang sudah berumur 18 tahun itu. Saya pun baru tahu, Anda juga, ternyata BUMD SS sudah berumur remaja, sudah dewasa.  Dirayakan pada 17 November kemarin.

Itulah hari pertama dalam 18 tahun, halaman kantor BUMD SS dipenuhi banyak orang dan kendaraan. Seingat saya begitu. Mereka yang datang selain para pejabat Pemkab Subang juga para mitra bisnis BUMD SS. Inilah kejutannya: diteken kerjasama dengan 14 mitra bisnis.

Itulah tasyakuran bersejarah. BUMD SS sudah membentuk dua anak perusahaan yaitu PT SS Pelabuhan dan PT SS Maritim. Dua anak perusahaan yang bergerak di logistik dan pengapalan di Pelabuhan Patimban.

Suatu jawaban tegas atas opini publik agar Subang tidak jadi penonton. Tidak hanya menonton megahnya Pelabuhan Patimban.

Tidak berhenti di dua perusahaan itu. BUMD SS akan eksis di usaha pariwisata, bidang pangan, bidang properti dengan membentuk SS Pro, bidang infrastruktur dengan membentuk SS Mix.

“Banyak pendapat Subang jangan jadi penonton. Lalu bagaimana caranya? Melalui BUMD ini kita jawab. Saya ingat pesan Pak Bupati: harus menjadi kartel. Maksudnya apa, saya teringat dengan Singapura. Semua hal untuk kebutuhan masyarakat dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi disediakan oleh BUMN. Mengapa tidak, kebutuhan masyarakat Subang dikerjakan oleh BUMD,” papar Aziz.

Begitu sambutan Dirut SS dengan penuh semangat. Bahkan pencapaian itu, kata Aziz dilakukan hanya dengan tim karyawan empat orang. “Kami ini bukan lari lagi, tapi sprint, Pak. Saya ini pakai kacamata kuda saja, lurus,” ujar Aziz dalam beberapa kesempatan diskusi dengan saya.

Kita bisa melihat hasilnya. Dalam tempo empat bulan Aziz sudah membuat gebrakan. Tentu bukan sendirian, dibantu Direktur Operasional ‘Bobby’ Haerul Anwar. Seorang mantan anggota DPRD Subang selama dua periode.

Itu penting, sebab urusan BUMD akan kental dengan kebijakan politik. Mas Bobby yang menghadapinya.

Juga dibantu Direktur Keuangan Deden Insan Nugraha yang pengalaman di bidang keuangan. Deden alumni Bank BJB, bekerja selama 26 tahun di bank pelat merah itu.

Mungkin banyak pejabat Subang yang belum tahu, siapa Aziz Muslih? Saya sendiri sudah mengenalnya sejak Ia merintis usahanya di Subang. Sekitar tahun 2010 atau 2011. Saat Aziz mendirikan usaha Madani Home. Kini sudah punya sekolah modern Al-Madani Islamic School juga perumahan.

Aziz memang kuliah di UPI. Tapi nasib membawanya bekerja di perusahaan Amerika bernama Ace Hardware.  Merek dengan reputasi tinggi dalam penyediaan kebutuhan isi rumah.

Saat di puncak karir, sebagai manager area Indonesia dengan belasan ribu karyawan yang harus dipimpin, Aziz memilih mundur dari Ace Hardware. Meninggalkan gaji ratusan juta. Sebab ingin usaha sendiri.

“Mundurnya saya dari Ace Hardware setelah 20 tahun dengan salary cukup tinggi ditangisi keluarga. Tapi alhamdulilah, kini sudah ada Madani Home. Sebagai lulusan UPI, saya pun mendirikan sekolah,” katanya dalam satu kesempatan diskusi dengan saya.

Aziz pun kembali memberi kejutan kedua untuk keluarga. Saat ditawari open bidding di BUMD SS. Satu sisi pihak keluarga khawatir terlarut dalam ‘keruwetan’ politik dan birokrasi. Di sisi lain Aziz pun punya rasa ingin mengabdi untuk Subang.

Aziz gamang. Saya termasuk mendorong Aziz menerima tawaran itu. Sebab sejak awal saya pun yakin dengan reputasinya. Pansel BUMD SS pun memberikan penilaian tertinggi untuk Aziz. Bupati pun yakin, Aziz mampu membenahi SS. Hasilnya mulai terlihat.

Penandatanganan 14 kerjasama BUMD SS dengan perusahaan mitra bisnis.

Jika benar semua rencana bisnis tadi berjalan, inilah sumber pendapatan BUMD SS: pengapalan kendaraan di Pelabuhan Patimban sebagai perusahaan bongkar muat, pengiriman hasil komoditi pangan, pengelolaan pasar, sharing profit atas saham 5 persen pengelolaan jalan tol Cipendeuy-Pelabuhan yang akan dibangun, pembangunan perumahan, proyek infrastruktur dan pariwisata.

Khusus bidang pariwisata, Aziz sempat memberi bocoran, SS akan mengelola kawasan wisata di Ciater. Bekerjasama dengan perusahaan yang kini sudah dapat izin membangun wisata di kawasan perkebunan teh itu. “Kami akan mengelola wisata pemandian air panas,” kata Aziz.

Sama sekali tidak menyinggung dan membanggakan pendapatan dari bagi hasil Pertamina ONWJ melalui BUMD MUJ Jawa Barat. Bahkan pendapatan dari kepemilikan saham di perusahaan itu, BUMD SS langsung menyerahkannya ke Pemkab Subang. Hanya 20 persen saja yang digunakan untuk kegiatan operasional.

Rambu-rambu dari bupati sebagai pemegang saham BUMD sudah ditaati direksi BUMD. Bulan lalu sudah menyetorkan Rp2,1 miliar ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

Bagi Aziz dan direksi yang baru, tantangan dari Bupati Subang itu tidak masalah. Apalagi kini mereka sudah memakai kacamata kartel. BUMD SS punya mimpi banyak hal. Mengelola banyak hal. Menyodorkan konsep holding company. BUMD SS ingin menjadi holding beragam perusahaan. “Kita (BUMD) harus menjadi pemilik usaha pak. Bukan lagi bagian dari orang lain,” tegas Aziz.

Mungkin saja Bupati Ruhimat juga Aziz bermimpi menjadikan SS sebagai ‘Temasek’ versi mungil. Temasek (dibaca: temasik) adalah super holding perusahaan BUMN di Singapura. Sungapura adalah Temasek. Temasek adalah Singapura.

Gurita bisnis Temasek ke mana-mana. Begitu kuat di berbagai negara juga Indonesia. Jika Anda nasabah Bank Danamon, maka Anda menjadi bagian penyuplai pendapatan negeri kecil tapi kaya raya itu. Ada 2.400 kantor bank di Indonesia di bawah gurita Temasek. Temasek pun menjadi salah satu pemegang saham di Telkomsel melelalui perusahaan Singtel.

Negaranya memang kecil. Tapi gurita bisnisnya raksasa. Melalui tentakel gurita Temasek pundi-pundi miliaran dollar terus mengalir ke Singapura. Tidak perlu pusing dengan sumber daya alam yang minim.

Begitu banyak negara iri dengan superholding Temasek. Karena cengkraman Temasek pula, Indonesia seringkali dibuat tidak berdaya menghadapi Singapura. Karena apa? Karena Singapura banyak uang.

Memang benar Singapura hanya negara kecil. Hanya dihuni 5 juta penduduk. Tapi anggaran militernya 3 kali lipat dari Indonesia. Sangat disayang Amerika, siapa mengusik Singapura maka akan berhadapan dengan pangkalan militer ketujuh AS yang dibangun di Singapura. Karena apa? Karena Singapura banyak uang.

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok bahkan sesumbar sudah saatnya Indonesia memiliki superholding BUMN seperti Temasek atau Khazanah di Malaysia. Kini upaya membentuk suporholding itu terus diupayakan oleh Menteri Erick Thohir dan Sri Mulyani.

Tapi menurut mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan tidak mudah membuat superholding di Indonesia seperti Temasek. Masalahnya ada di sistem politik.

Mungkin butuh 10 periode presiden ke depan, baru bisa membuat holding BUMN seperti Temasek. Sudah diawali sejak zaman Presiden SBY. Lebih kencang di dua periode Jokowi.

Payung hukumnya sudah ada: Omnibus Law. Anak kandungnya sudah lahir Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA).

Pelan tapi pasti, perusahaan-perusahaan BUMN yang tidak jelas, rugi, tidak terurus diserahkan ke PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) sebagai ‘tukang jagal’ untuk dilebur atau ditutup.

Sedangkan perusahaan yang sehat kini asetnya mulai dikelola oleh LPI. Agar nilai asset bertambah dengan skema ditawarkan kepada investor. Kelak, jika proses penggabungan ini sudah semakin ramping, bisa jadi LPI itu berkembang menjadi seperti Temasek. Saat itulah Kementerian BUMN sudah tidak diperlukan lagi. Harus dibubarkan.

Itulah perkembangan di pusat. Tinggal bagaimana pemerintah daerah mengadopsi langkah-langkah inovasi itu. Pusat membenahi BUMN, daerah membenahi BUMD. Pemprov Jabar sudah mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan menata BUMD.

Unit bisnisnya sudah lumayan menggurita. Dari mulai bidang usaha perbankan, hotel, mall, property, pariwisata hingga gudang dan ruko pun punya.

Bagaimana BUMD Subang? Baru di level bisa mengurusi air bersih dan jasa keuangan. Baru akan bergerak untuk mengurusi distribusi gas untuk rumah tangga. Sisanya baru dimulai untuk usaha wisata, infrastruktur dan kepelabuhan.

Inilah tantangan Bupati Ruhimat. Sebagai kepala daerah cum pengusaha tentu adrenalinnya tertantang untuk mengembangkan BUMD. Hanya butuh cara saja bagaimana menemukan SDM yang tepat memimpin BUMD dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.

Beda pemimpin beda kacamata. BUMD SS kini sedang pakai kacamata kartel ala Temasek. Jangan sampai gonta-ganti kacamata. Apalagi diganti dengan kacamata burem.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *