oleh

Dishub Terapkan ATCS di 50 Titik, Didukung 129 CCTV

BANDUNG BARAT – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menerapkan sistem pemantauan dan pengendalian lalu lintas terintegrasi atau Automatic Traffic Control System (ATCS).

Sistem yang didukung oleh 129 CCTV yang terpasang pada 50 titik persimpangan dan ruas jalan di KBB ini memungkinkan melakukan pemantauan dan menganalisa kondisi lalu lintas dan kendaraan yang melintas secara real time.

“ATCS ini berfungsi untuk memantau kondisi lalu lintas dan pergerakan mobilitas kendaraan angkutan baik pribadi ataupun umum,” terang Kepala Dishub KBB Lukmanul Hakim didampingi Sekretaris, Fauzan Azima, Kemarin.

Menurutnya, kondisi aktual yang terpantau akan menjadi bahan untuk pengendalian. Misalnya apabila terpantau ada pengendara yang melakukan pelanggaran bisa diingatkan, seperti tidak menggunakan helm. Kemudian jika ada kemacetan maka tim pengurai yang terdekat dari lokasi akan dikerahkan.

ATCS ini dipantau dan dikendalikan oleh Command Centre Room (CC Room) yang bertempat di Kantor Dishub  KBB, di Posko Wasdal Tagog, serta Kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor di Cikamuning, Padalarang.

Teknologi ini memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan ATCS konvensional. “Teknologi ATCS ini bersumber dari bantuan keuangan Pemprov Jabar pada anggaran perubahan 2021 senilai Rp19 miliar.

Selama pengadaannya kami juga mendapatkan pendampingan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung,” kata Lukman.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Noordien Kusumanegara mengatakan, bersama tim pengacara negara memberikan pendampingan hukum kepada Dishub KBB dalam pengadaan barang dan jasa.

Khususnya dalam proyek ATCS yang merupakan bantuan dari Pemprov Jabar karena nilainya mencapai Rp19 miliar.

“Kami memberikan masukan pendapat hukum aturan hukum terkait proses pengadaan barang dan jasa agar kegiatannya bisa tepat waktu dan tepat sasaran,” ucapnya.

Jangan sampai pengadaan barang dan jasa yang nilainya sangat besar itu, lanjut dia, tidak sesuai atau tidak tepat sasaran. Atau ada pikiran rencana yang mengarah pada perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan negara.

“Lebih kepada upaya preventif (mencegah), sejauh ini Dishub KBB mau melaksanakan apa yang menjadi masukan kami terkait pendapat hukum,” pungkasnya. (eko/sep)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *