SUBANG-Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkapkan soal sinkronisasi yang bermasalah terkait data stunting pemeritah daerah dan pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Ridwan kamil saat menghadiri Apel Siaga Tim pendamping Nusantara Bergerak, di Subang, Kamis (12/5).
Menurut Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, Jawa Barat oleh pemerintah pusat masih dihitung 24 persenan angka stuntingnya. “Padahal dengan konsep kami yang real time, door to door, kemana-mana, itu sudah 13 persen. Jadi, mohon bisa diapresiasi secara proporsonal,” kata Ridwan Kamil kepada Kepala BKKBN RI, dr Hasto Wardoyo yang juga hadir, beserta Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko.
Dia menegaskan bentuk apresiasi yang proporsional itu adalah dengan real data yang menjadi konsumsi publik. “Karena para Bupati dan Wali Kota komplennya ke saya. Jadi, mohon disinkronisasi,” tambahnya.
Baca Juga:Vaksinasi di Purwakarta Kembali Digencarkan Pasca LebaranBerikut Jadwal Pemberangkatan Jemaah Haji Asal Karawang
Pada kesempatan yang sama, Ridwan Kamil juga memaparkan keberhasilan Pemprov Jabar dalam menanggulangi pandemi Covid-19 dan vaksinasi.
Dia menyebut per hari ini, Covid-19 di Jawa Barat hanya tinggal 0,8 persen yang dirawat, dari puncaknya 91 persen.
“Jawa Barat juga menyuntikan dosis vaskin terbanyak se- Indonesia, 80 juta lebih dosis vaksin disuntikan di Jawa Barat,” katanya.
Padahal, masih menurut Ridwan Kamil, Jawa Barat merupakan provinsi yang penduduknya terbanyak di Indonesia, mencapai 50 juta jiwa.
“Alhamdulilah, berkat sinergitas berbagai pihak terutama TNI dan Polri, di Jawa Barat berhasil memperoleh cakupan vaksinasi dengan dosis terbanyak,” tambahya.
Saat ini, kata Tokoh Nasional yang digadang-gadang menjadi Calon Presiden RI di 2024 ini, Jawa Barat tinggal fokus untuk mengejar ketertinggalan pembangunan, infrastruktur, kesejahteraan, dan ekonomi.
Seperti diketahui, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengerahkan 600.000 personel yang tergabung dalam 200.000 Tim Pendamping Keluarga (TPK), untuk menekan angka stunting menjadi 14% di tahun 2024 dan keluarga berisiko stunting di Indonesia. Berdasarkan Pendataan Keluarga 2021 (PK 21), jumlahnya mencapai 21,9 juta keluarga.
Baca Juga:Enam Kecelakaan Terjadi Sepanjang Operasi Ketupat Lodaya 2022Bersihkan Bantaran Sungai, Satgas Citarum Harum Sektor 13 Antisipasi Banjir
Kepala BKKBN, Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SpOG (K) dalam apel siaga TPK Bergerak mengatakan 600.000 personel bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial, serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting.