oleh

Mengerikan! PMK Sudah Tersebar di 19 Provinsi, Vaksinasi Harus Dipercepat

Nasional – Penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan terus meluas.

PMK sudah menyebar di 19 provinsi dengan jumlah hewan ternak yang terpapar mencapai ratusan ribu. Vaksinasi mengatasi penyebaran PMK harus segera dilakukan oleh pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Pemerintah mendukung percepatan vaksinasi hewan ternak.

Pemerintah tengah mempercepat pengadaan vaksin dalam jumlah besar. bukan hanya itu, pemerintah juga mempercepat pendistribusian vaksin ke sejumlah daerah.

“Saat ini upaya pemerintah yakni secepatnya melakukan pengadaan dan distribusi vaksin dalam jumlah besar dan segera melakukan vaksinasi kepada hewan ternak. Dengan ini diharapkan herd immunity bisa segera tercapai,” ungkapnya dalam keterangan, Senin, 20 Juni 2022.

Mengerikan! PMK Sudah Tersebar di 19 Provinsi, Vaksinasi Harus Dipercepat

PMK sudah menyebar ke 199 kota/kabupaten di 19 provinsi di Indonesia hingga Sabtu, 18 Juni 2022.

Jumlah hewan ternak yang terpapar PMK sebanyak 184.646 ekor, sembuh 56.822 ekor (30,77 persen), pemotongan bersyarat 1.394 ekor (0,75 persen), kematian 921 ekor (0,50 persen) dan yang sudah divaksinasi sebanyak 51 ekor.

Sedangkan jumlah populasi seluruh ternak yang berisiko dan terancam (sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi) sebanyak 48.779.326 ekor.

Maka dari itu, dia menghimbau agar seluruh regulasi terkait PMK segera diselesaikan dan diimplementasikan. Tujuannya agar PMK tidak semakin meluas, serta untuk tetap menjaga kualitas hewan ternak Indonesia.

Diketahui, vaksinasi PMK pertama dilakukan pada 14 Juni 2022 di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.

Kemudian akan didorong untuk vaksinasi dasar yaitu 2 kali vaksinasi dengan jarak 1 bulan, serta booster vaksin setiap 6 bulan.

Pelaksanaan program vaksinasi tersebut akan dilakukan oleh sekitar 1.872 tenaga medis dan 4.421 paramedis.

Rencananya, diperlukan sekitar 28 juta dosis prioritas vaksinasi dan saat ini yang sudah diimpor sebanyak 3 juta dosis, di mana 0,8 juta dosis dalam proses pengadaan Pemerintah, sedangkan yang 2,2 juta dosis sedang proses refocusing untuk pembiayaan anggarannya.

Kemudian stok vaksin dalam 3 bulan mendatang mampu lebih dari 16 juta dosis dari importir penyedia vaksin.

Sementara, vaksin dalam negeri dari Pusvetma dan dari produsen vaksin dalam negeri lainnya.

“Untuk memenuhi kebutuhan 28 juta dosis sampai akhir 2022, salah satunya Pemerintah akan bekerja sama dengan importir swasta dengan jumlah vaksin yang sesuai kebutuhan dengan kontrol dan pengawasan Pemerintah,” ucapnya.

Bukan hanya itu, Pemerintah menyiapkan SDM yang kompeten untuk vaksinasi PMK serta penandaan (eartage) dan pendataan ternak.

Ternak yang sudah divaksinasi wajib dipasang penanda di telinga hewan atau eartage (dengan pengembang sistem yakni PT Peruri) dan saat ini sudah tersedia 236 ribu eartage.

“Kita harus mempertimbangkan kondisi yang lebih luas, bukan hanya masalah pencegahan, namun juga melihat konsekuensi ke depannya karena hewan ternak adalah aset. Jadi kalau PMK tidak teratasi akan menjadi kerugian yang tak ternilai khususnya bagi peternak kecil,” tuturnya.

Airlangga memaparkan mengingat jumlah vaksinasi PMK masih sangat rendah, maka perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan lalu lintas hewan dan ternak untuk Kecamatan atau Desa mendasarkan pada zonasi, yakni Zona Merah (Daerah Wabah), Zona Oranye (Daerah Tertular), Zona Kuning (Daerah Terduga) dan Zona Hijau (Daerah Bebas).

Lalu lintas hewan ternak antar zona risiko tersebut akan terus dipantau, dan juga akan dikendalikan oleh TNI/POLRI.

“Sistem ini penting dilakukan, jangan hanya melihat persentase kasus yang kecil, tapi kita tidak ingin ini terus meluas,” ucapnya.

Pemerintah menetapkan akan memakai dana APBN, APBD dan sumber dana lainnya, terutama untuk melaksanakan rencana pemberian santunan bagi peternak (terutama peternak kecil) yang hewan ternaknya mati terkena PMK ataupun yang terkena potong paksa.

Tim Pengendalian dan Penanganan PMK yang dijembatani oleh Kementerian Pertanian dan didukung BNPB maupun K/L terkait lainnya juga telah dibentuk guna menangani PMK.

“Penanganan PMK ini berbasis mikro, dengan melibatkan seluruh stakeholders yaitu K/L dan daerah, para peternak itu sendiri hingga pihak akademisi sampai swasta untuk bersama-sama menyelesaikan kejadian PMK ini,” katanya. (fin/yni)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.