Nasional – Penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan terus meluas.
PMK sudah menyebar di 19 provinsi dengan jumlah hewan ternak yang terpapar mencapai ratusan ribu. Vaksinasi mengatasi penyebaran PMK harus segera dilakukan oleh pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Pemerintah mendukung percepatan vaksinasi hewan ternak.
Baca Juga:Resmi Dibuka! Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 33, Simak Cara DaftarnyaTegaskan Dukungan Anies Jadi Presiden, Gardanies Purwakarta Sebut Anies Dapat Menyatukan Bangsa
Pemerintah tengah mempercepat pengadaan vaksin dalam jumlah besar. bukan hanya itu, pemerintah juga mempercepat pendistribusian vaksin ke sejumlah daerah.
“Saat ini upaya pemerintah yakni secepatnya melakukan pengadaan dan distribusi vaksin dalam jumlah besar dan segera melakukan vaksinasi kepada hewan ternak. Dengan ini diharapkan herd immunity bisa segera tercapai,” ungkapnya dalam keterangan, Senin, 20 Juni 2022.
Mengerikan! PMK Sudah Tersebar di 19 Provinsi, Vaksinasi Harus Dipercepat
PMK sudah menyebar ke 199 kota/kabupaten di 19 provinsi di Indonesia hingga Sabtu, 18 Juni 2022.
Jumlah hewan ternak yang terpapar PMK sebanyak 184.646 ekor, sembuh 56.822 ekor (30,77 persen), pemotongan bersyarat 1.394 ekor (0,75 persen), kematian 921 ekor (0,50 persen) dan yang sudah divaksinasi sebanyak 51 ekor.
Sedangkan jumlah populasi seluruh ternak yang berisiko dan terancam (sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi) sebanyak 48.779.326 ekor.
Maka dari itu, dia menghimbau agar seluruh regulasi terkait PMK segera diselesaikan dan diimplementasikan. Tujuannya agar PMK tidak semakin meluas, serta untuk tetap menjaga kualitas hewan ternak Indonesia.
Diketahui, vaksinasi PMK pertama dilakukan pada 14 Juni 2022 di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.
Baca Juga:Kurs Rupiah Hari Ini Diperkirakan Melemah, Dua Hal Menjadi Penyebabnya3 Penemu Asal Indonesia yang Namanya Dikenal Dunia
Kemudian akan didorong untuk vaksinasi dasar yaitu 2 kali vaksinasi dengan jarak 1 bulan, serta booster vaksin setiap 6 bulan.
Pelaksanaan program vaksinasi tersebut akan dilakukan oleh sekitar 1.872 tenaga medis dan 4.421 paramedis.
Rencananya, diperlukan sekitar 28 juta dosis prioritas vaksinasi dan saat ini yang sudah diimpor sebanyak 3 juta dosis, di mana 0,8 juta dosis dalam proses pengadaan Pemerintah, sedangkan yang 2,2 juta dosis sedang proses refocusing untuk pembiayaan anggarannya.
Kemudian stok vaksin dalam 3 bulan mendatang mampu lebih dari 16 juta dosis dari importir penyedia vaksin.
Sementara, vaksin dalam negeri dari Pusvetma dan dari produsen vaksin dalam negeri lainnya.
“Untuk memenuhi kebutuhan 28 juta dosis sampai akhir 2022, salah satunya Pemerintah akan bekerja sama dengan importir swasta dengan jumlah vaksin yang sesuai kebutuhan dengan kontrol dan pengawasan Pemerintah,” ucapnya.