Pendataan TORA Terhambat Pelepasan Tanah BUMN

Editor:

SUBANG-Penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), termasuk melalui pelepasan kawasan hutan terus digalakan pemerintah. Pada tingkat kabupaten/kota, turut dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang diketuai oleh Bupati. Bersama Bupati, Kepala Kantor Pertanahan beserta Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan koordinasi dalam rangka melaksanakan Reforma Agraria yang berkelanjutan.

Adanya Gugus Tugas Reforma Agraria di setiap tingkatan wilayah, akan mempermudah koordinasi, eksekusi serta penyelesaian setiap hambatan yang ditemui. Termasuk di Subang, Bupati Subang, H Ruhimat sudah sejak lama membentuk gugus tugas ini.

Bagian Pemerintahan Setda Subang, Wawan Hermawan menjelaskan, tahun ini target dari kerja GTRA Kabupaten Subang adalah melakukan pendataan. “Berdasarkan evaluasi tahun kemarin, PR besar Subang itu ada didata. Kita sudah melakukan upaya dengan melakukan komunikasi ke tingkat pemerintahan pusat,” terangnya kepada Pasundan Ekspres.

Menurutnya, hasil dari rapat dengan Kemendagri RI, pendataan objek tanah di Subang masih belum lengkap. Tahun ini, GTRA Kabupaten Subang memfokuskan pekerjaan untuk melengkapi data tersebut.

“Seperti misalnya kemarin kita kan mendorong untuk pelepasan eks HGU PTPN, tapi ternyata datanya belum lengkap. Mana tanah yang sudah digunakan masyarakat? Berapa luasnya? Jumlah penggarapnya? Nah itu yang belum,” tambahnya.

Tahun ini, Wawan menuturkan, ada tiga sasaran objek pendataan. Pertama Eks HGU PT RNI, yang sudah ada keputusan BPN seluas 53 hektare dikeluarkan dari HGU PT RNI. Namun saat dikonfirmasi ke kementrian terkait, ternyata masih tercatat sebagai aset BUMN. “Ini kan harus dikeluarkan dulu dari aset BUMN-nya. Baru bisa kita jadikan TORA,” katanya.

Kedua, sasaran objek pendataan tanah timbul di sekitar Blanakan, yang ada di tiga desa. Kemudian ketiga, Eks HGU PTPN. Hanya saja untuk yang ke tiga ini, kata Wawan prosesnya masih cukup panjang. Karena berbeda dengan PT RNI yang sudah melepaskan, PTPN ini kata Wawan masih belum melepaskan HGU-nya.

“Meskipun HGU-nya sudah habis, ternyata PTPN masih punya hak pengelolaan atas tanah tersebut untuk mengamankan aset BUMN. Kalau RNI kan sudah melepaskan, karena memang sudah menjadi pemukiman warga juga,” paparnya.

Sementara itu, ditingkat Jawa Barat, Rakor GTRA masih terus berlangsung secara virtual sampai Kamis (21/7) kemarin. Wakil Bupati Subang Agus Masykur dan Forkopimda, terlihat nampak ikut dalam Rakor tersebut.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Dalu Agung Darmawan menyampaikan dalam Rakor kemarin, GTRA Provinsi Jawa Barat sudah memasuki tahun kelima. Tahun ini, merupakan tahun evaluasi roadmap GTRA di Provinsi Jawa Barat 2018-2022.

Dia menyebut, sebagai upaya menindaklanjuti hasil GTRA 2021, maka penguatan sinergitas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan reforma agraria perlu ditingkatkan.

“Reforma agraria untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menangani dan menyelesaikan konflik agraria, menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Tujuaanya untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi serta menjaga kualitas lingkungan hidup,” katanya.(idr/vry)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.