Pemkab Bandung Klaim Alun-alun Cicalengka Tersertifikasi Sejak 2020

Editor:

KABUPATEN BANDUNG-Alun-Alun Cicalengka, Kabupaten Bandung, sekarang ini sedang ramai dibahas di masyarakat sekitar. Hal itu lantaran, fasilitas ruang publik tersebut sempat dikabarkan perihal aset lahannya yang belum bisa dipastikan kepemilikannya.

Lewat data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung, Alun-Alun Cicalengka sudah tercatat sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Bandung.

Kasubid Inventarisasi dan Pelaporan BKAD Kabupaten Bandung, Didin Ctjahyadi, menyampaikan bahwa pencatatan kepemilikan aset Alun-Alun Cicalengka sudah tersertifikasi sejak 2020 lalu.

“Sampai sekarang kita masih terus lakukan pendataan dan pencatatan aset-aset Pemkab (Bandung),”  kata Ctjahyadi kepada Jabar Ekspres di ruang kerjanya, Senin (1/8).

Menurutnya, pendataan dan pencatatan aset daerah perlu jadi perhatian, sebab jangan sampai kepemilikan Pemkab Bandung digunakan tanpa izin atau tidak jelas.

Disinggung alasan pendataan aset Alun-Alun Cicalengka yang dicatat pada 2020 lalu sebagai milik Pemkab Bandung, Ctjahyadi menjelaskan, tujuannya sebagai pengamanan aset. “Karena sebelumnya tidak jelas asetnya milik siapa, jadi Pemkab (Bandung) amankan sebagai aset daerah,” ujarnya.

“Kalau nanti ke depannya ada yang menggugat atau merasa (area lahan) itu miliknya dengan bukti dan surat, bisa diselesaikan di pengadilan,” tambah Ctjahyadi.

Dia menerangkan, aset Alun-Alun Cicalengka untuk pengelolaan dan pemeliharaannya ada di bawah naungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung. “Supaya lebih akurat, datanya Alun-Alun Cicalengka itu memiliki luas 1.158 meter persegi dengan Noreg (Nomor Registrasi) 25,” imbuhnya

“Alamatnya di Jalan Cikopo, (Desa) Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka, (kode pos) 40395, Kabupaten Bandung,” lanjutnya.

Sementara itu di tempat berbeda, salah seorang Tokoh Pemuda dan Masyarakat Cicalengka, Ayi Maulana menanyakan apakah sertifikasi aset oleh Pemkab Bandung dengan pembenahan Alun-Alun Cicalengka.

“Alun-Alun Cicalengka pernah direvitalisasi, itu kalau enggak salah program Provinsi (Jawa Barat), enggak semua alun-alun,” ucap Ayi.

“Di Kabupaten Bandung ada dua yang direvitalisasi, Alun-Alun Cicalengka sama Soreang. Itu besar anggaran miliaran (rupiah),” tambahnya.

Terkait hal itu, melalui informasi yang berhasil dihimpun, pelaksanaan revitalisasi Alun-Alun Cicalengka dan Soreang terjadi pada 2019 lalu.

Selaras dengan yang dikatakan Ayi, dari informasi yang didapatkan Jabar Ekspres, revitalisasi alun-alun tersebut merupakan program dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dengan anggaran miliaran rupiah.
Lelang proyek revitalisasi Alun-Alun Cicalengka saat itu dimenangkan PT Merdeka Inti Persada dengan nilai proyek Rp8,377 miliar rupiah.

Sementara untuk revitalisasi Alun-Alun Soreang, tender proyek dimenangkan oleh PT Rakit Unggul Mitratama dengan nilai Rp5,359 miliar rupiah.

Sebagai informasi, kedua alun-alun yang direvitalisasi itu proyeknya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung tahun 2019 dan di bawahi pengelolaannya oleh Disperkimtan.
Dalam penuturannya, Ayi mempertanyakan, kejelasan dan asal-usul lahan di area Alun-Alun Cicalengka.

“Kalau milik Kabupaten (Bandung) harus sudah tersertifikasi, itu pun harusnya ada pendataan, tercatat di Desa (Cicalengka Kulon),” papar Ayi.

Menurutnya, sampai saat ini lahan Alun-Alun Cicalengka statusnya masih belum jelas, sebab dalam buku tanah milik Desa Cicalengka Kulon tidak tertulis kepemilikan siapa asetnya. “Buku tanah itu ada di desa, tercatat semua aset kabupaten mana saja dan punya desa mana saja. Alun-Alun Cicalengka tidak ada di situ,” ujarnya

“Persoalannya Alun-Alun Cicalengka itu tanah Eigendom bukan? Eigendom itu tidak serta merta karena pada masa Pemerintah Belanda sudah ada alun-alun, kemudian diserahkan ke Republik Indonesia. Tidak begitu. Kalau tanah Eigendom harus tercatat dalam Verponding,” imbuh Ayi.

Simpang-siurnya kejelasan lahan Alun-Alun Cicalengka timbulkan perbincangan di setiap kalangan masyarakat. Sebab, dijadikannya alun-alun sebagai ruang publik sampai dilakukannya revitalisasi sebesar Rp8,37 miliar rupiah pada 2019 lalu, pendataan asetnya baru dicatat oleh Pemkab Bandung di tahun 2020.

Bukan cuma itu, dari informasi yang dihimpun via Jabar Ekspres, beredar informasi bahwa anggaran pemerintah dengan jumlah miliaran rupiah tersebut disalurkan kepada lahan yang belum jelas.(je/sep)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.