PASUNDAN EKSPRES – Aksi demonstrasi oleh HMI di Gedung DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang pada hari Kamis (10/8/2023) menjadi sorotan akibat terjadinya keributan antara para demonstran dan aparat keamanan.
Aktivis dari HMI Subang kembali bergerak untuk menyuarakan serangkaian tuntutan mereka.
Mereka memilih Gedung DPRD dan Pemkab Subang sebagai lokasi aksi kali ini.
Baca Juga:Perhatikan, Ini Bahaya Kecanduan Tramadol untuk Kesehatan6 Cara Melancarakan Haid Secara Alami
Namun, aksi tersebut ternyata tidak berjalan tanpa kendala, melainkan disertai kerusuhan yang mengganggu jalannya aksi.
Di Gedung DPRD, puluhan anggota HMI dengan bersemangat mendorong masuk ke dalam bangunan tersebut.
Di pihak yang berlawanan, aparat dari Satpol PP dan kepolisian menjaga ketat Gedung Wakil Rakyat tersebut.
Tak terhindarkan, terjadi baku dorong antara kedua kelompok. Keduanya bersitegang dengan intensitas yang cukup tinggi selama beberapa menit.
Baik aktivis maupun aparat berusaha meredakan situasi dengan mendesak rekannya masing-masing.
Pemandangan serupa juga terulang saat aksi berpindah ke area Pemkab Subang. Sebelum para demonstran tiba di tempat tersebut, pintu Kantor Pemerintahan sudah dijaga ketat oleh aparat.
Dalam situasi yang belum jelas penyebabnya, begitu para aktivis berada di depan Kantor Pemkab, terjadi ketegangan yang memuncak dalam bentrokan fisik antara kedua belah pihak.
Baca Juga:Promo PLN di HUT RI ke 78 di Bulan Agustus Ini, Tambah Daya Tak Lebih dari Rp200.000Nonton Film Budi Pekerti Lengkap dengan Daftar Pemain dan Sinopsisnya
Massa yang tergabung dalam HMI merujuk pada seorang anggota aparat yang mereka anggap telah memprovokasi insiden tersebut.
Ketua HMI Cabang Subang, M Ali Annaba, dengan tegas menyatakan bahwa aksi ini dilakukan untuk mendesak anggota dan pimpinan DPRD Subang yang diduga terlibat dalam perilaku amoral.
Selain itu, massa demonstran juga menuntut klarifikasi dari DPRD terkait situasi kacau di Subang, yang menurut mereka disebabkan oleh tindakan DPRD dalam menyetujui kegiatan refleksi.
HMI mengajukan tuntutan lebih lanjut kepada aparat penegak hukum untuk segera menginvestigasi kasus DBHCT yang saat ini sedang ditangani oleh pihak kejaksaan.
Mereka juga mendesak agar dugaan praktik pungutan liar dan politisasi pendidikan yang mengharuskan siswa membayar iuran Pramuka serta memakai seragam dengan tulisan “BATARA” atau “BATAKO” dapat diusut hingga tuntas.