Terkait TKA dan Jalan ke Pabrik Hebel, Ketua DPRD Purwakarta Intruksikan Komisi 3 dan 4 Lakukan Koordinasi dengan OPD Terkait

Terkait TKA dan Jalan ke Pabrik Hebel, Ketua DPRD Purwakarta Intruksikan Komisi 3 dan 4 Lakukan Koordinasi dengan OPD Terkait
Ketua DPRD Purwakarta H.Ahmad Sanusi
0 Komentar

PURWAKARTA – Guming pemberitaan soal keberadaan TKA asal negara China menjadi seorang Ceker (pemeriksa di pos jaga) di pabrik pembuat Hebel, Ketua DPRD Purwakarta H.Ahmad Sanusi intruksikan komisi 3 dan 4 terjun ke lokasi dan komunikasi dengan OPD terkait.

“Nanti komisi 4 akan cari datanya ke Dinas Tenaga kerja Kab Purwakarta , apakah benar TKA itu hanya sebagai Ceker. Bagaimana aturannya dan apa aturan yang mengikat soal ketenagakerjaan Asing di Indonesia,” tegas H.Ahmad Sanusi menyikapi ramai pemberitaan diatas.

Dan untuk kerusakan jalan, Ketua DPRD akan meminta Komisi 3 bidang yang menaungi soal pembangunan melakukan kajian dan pendataan. Dimulai berapa nilai rupiah untuk pembangunan jalan tersebut, lalu memeriksa soal pajak yang masuk dari pabrik Hebel tersebut.

Baca Juga:Peringati Hari UMKM Nasional, Dirut BRI Ajak Pelaku UMKM Jadi Lokomotif Kebangkitan Ekonomi IndonesiaMobilisasi Pabrik Hebel Diduga jadi Penyebab Jalan Rusak, Kang Dedi Mulyadi Telpon Empat Kepala OPD

“Perimbangan jelas harus dilakukan, pajak yang masuk ke negara apakah sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh pabrik Hebel tersebut,” lanjutnya.

Purwakarta kata H.Ahmad Sanusi sejak lama dikenal memiliki program jalan Leucir ( mulus,halus). Dan pembangunan itu dimulai pada periode Kang Dedi Mulyadi menjadi Bupati Purwakarta selama dua periode.

“Kami kira program Jalan Leucir juga bisa dilaksanakan pada era Bupati Ambu ( Anne Ratna Mustika ) , untuk itu badan Legislatif mendukung penuh program Eksekutif saat ini. Agar jalan Leucir bisa terus terjaga, tertata dan terbangun dengan baik kedepan,”tegasnya.

Atas kerusakan jalan atau lingkungan dimanapun di wilayah Purwakarta, H.Ahmad Sanusi megaku prihatin,  bahwa ada kepentingan pribadi dan golongan yang merugikan orang banyak dalam hal ini Pemerintahan Kab Purwakarta.

“Atas nama DPRD akan mengawal dam mendukung kebijakan Eksekutif membangun Purwakarta lebih istimewa,”tandasnya.(mas)

0 Komentar