oleh

Lulusan Pendidikan Kesetaraan Meningkat

SUBANG-Lulusan pendidikan kesetaraan di semua jenjang meliputi paket  A, B C di Subang mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir.

Tahun 2018 lalu lulusan tercatat sebanyk 767 orang. Tahun 2019 sebanyak 1.840 orang. Tahun 2020 sebanyak 3.175 orang. Tahun 2021 sebanyak 3.634 orang.

Peningkatan jumlah lulusan itu dibarengi dengan bertambahnya Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) dari tahun ke tahun.

Tahun 2018 jumlah SPNF terdiri dari 1 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan 25 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Kemudian, tahun 2019 sebanyak 1 SKB dan 29 PKBM.

Tahun 2020 sebanyak 1 SKB dan 32 PKMB. Lalu di tahun 2021 tercatat ada 1 SKB dan 42 PKBM.

Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, Toto Suyanto melalui Kasi Keaksaraan dan Kesetaraan, Sutanto menyampaikan, peningkatan jumlah lulusan pendidikan kesetaraan tidak terlepas dari aktifnya sosialisasi kepada masyarakat.

“Kami terus mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya pendidikan kesetaraan. Melalui pendidikan kesetaraan ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan individu juga ijazah pendidikan kesetaraan sebagai syarat misalnya untuk keperluan pekerjaan,” ungkap Sutanto kepada Pasundan Ekspres, belum lama ini.

Peningkatan jumlah lulusan pendidikan kesetaraan akan berpengaruh terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) di Subang. Semakin banyak lulusan pendidikan kesetaraan, maka akan meningkatnya RLS.

Melansir dari website resmi Disdik Provinsi Jawa Barat, RLS di Subang tahun 2021 di angka 7,11. Angka itu mengalami kenaikan sejak lima tahun terakhir. RLS tahun 2016 yaitu 6,58, tahun 2017 yaitu 6,83, tahun 2018 yaitu 6,84, tahun 2019 yaitu 6,85 dan tahun 2020 yakni 7,10.

Peningkatan jumlah lulusan pendidikan kesetaraan ini tak terlepas dari intervensi pemerintah pusat yang memberikan bantuan operasional pendidikan (BOP).

Ikthiar yang kini dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang untuk terus meningkatkan jumlah lulusan pendidikan kesetaraan yakni melalui bantuan keuangan dari pemerintah daerah.

Skema bantuan dari APBD kabupaten yakni melalui melalui dana Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK). Harapannya, BOP bagi pendidikan kesetaraan melalui APBD kabupaten dapat meningkatkan jumlah lulusan pendidikan kesetaraan.

“Kehadiran pemda untuk membantu pendidikan kesetaraan dengan memberikan BOP dari APBD ini suatu langkah yang maju,” jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, Tatang Komara menegaskan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Subang saat ini masih rendah dibanding kabupaten/kota lain di Jawa Barat.

“Hal ini tentu harus disikapi secara komprehenship oleh kita selaku leading sektor,” ungkap Tatang, Senin (25/4).

IPM Subang tahun 2021 yaitu 69,13. Sementara tahun 2020 IPM Subang yakni 68,95.

Menurutnya,  upaya yang dilakukan biasa-biasa saja tidak akan mendongkrak kondisi ini secara signifikan. Tetapi perlu dilakukan terobosan kebijakan yang mengarah kepada akselerasi lulusan sehingga meningkatkan RLS sebagai indek penilaian IPM.

“Alhamdulillah berkat suport para pihak seperti BP4D dan pemerintah kecamatan ada peluang peningkatan lulusan kesetaraan melalui kebijakan anggaran kewilayahan. Ada alokasi untuk program kesetaraan 5 orang peserta per desa tahun 2022,” jelasnya.

Tatang menyebut, jika alokasi anggaran ditingkatkan maka dapat dipastikan akan berdampak pada peningkatan RLS.

“Bila saja ke depan lebih ditingkatkan lagi alokasi kesetaraannya, maka dapat dipastikan akselerasi lulusan yang berdampak pada peningkatan RLS dapat menibgkat dengan cepat. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung peningkatan IPM bidang pendidikan,” pungkasnya.(ysp/vry)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.