Subang Peringkat 3 Gelombang PHK, Disnakertrans Usulkan Pengurangan Jam Kerja

Editor:

SUBANG– Maraknya isu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), diiringi dengan banyaknya perusahaan skala pabrik mem-PHK karyawannya. Kabupaten Subang gelombang PHK menimpa 14.029 karyawan dari 10 perusahaan. Kondisi tersebut, membuat perusahaan ketar-ketir karena krisis global dan urung melakukan perekrutan karyawan.

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat Aloysius Budi Santoso mengungkap, sesuai data yang ada di Jawa Barat gelombang PHK mulai menguat. Ada kabupaten dan kota yang mem-PHK di atas 10.000 karyawan.

Hal tersebut, lantaran dampak krisis global yang menimpa perusahaan produksi gament untuk negara Amerika dan Eropa.

“Jika melihat dari gelombang PHK per Oktober 2022, Sukabumi 19.000 orang, Bogor 17.000, dan Subang 14.029 orang,” katanya.
Kondisi tersebut, menurut Aloysius diprediksi akan terus menguat, jika kondisi krisis global terus berlanjut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang Hj Yenni mengatakan, kondisi sulit terjadi terhadap pabrik di Subang, yang secara langsung bersinggungan dengan negara Amerika dan Eropa.

“Untuk pabrik garment, buyer biasanya dari negara Amerika dan Eropa. Nah kondisi krisis global mengakibatkan permintaan menurun,” ungkapnya.

Melihat kondisi saat ini, Disnakertrans sudah melakukan berbagai upaya dengan meminta pabrik agar lebih memilih pengurangan jam kerja, bukan ke unsur pekerjanya.

“Sudah kita minta seperti itu. Tapi pabrik memiliki manajemen sendiri dan mereka tahu apa yang dilakukan untuk keberlangsungan perusahaannya,” tutupnya.

Disnakertrans Jabar Lakukan Mitigasi

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat Taufik Garsadi mengatakan, pihaknya menghimpun data PHK dari berbagai sumber dan stakeholder, antara lain data perselisihan hubungan industrial di kabupaten/kota.

“Selain itu, kami pun menghimpun data laporan potensi/rencana PHK dari 25 perusahaan binaan Better Work Indonesia (BWI)-ILO, data laporan PHK dari anggota APINDO di 14 kabupaten/kota, dan BPJS Ketenagakerjaan dan laporan lainnya,” jelas Taufik, Selasa 15 November 2022.

Dikatakan Taufik, rincian data dari perselisihan hubungan industri di kabupaten/kota sebanyak 4.155 orang, data BWI-ILO ada 47.539 orang, kemudian data sementara Apindo 79.316 orang, lalu data peserta non aktif BPJS Ketenagakerjaan 146.443 orang.
“Data PHK yang tidak terlaporkan baik melalui Dinas, Apindo, Serikat Pekerja, BWI maupun pekerja yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan /tidak mengklaim Jaminan Hari Tua (JHT) jumlahnya bisa lebih besar lagi,” katanya.

Menurutnya, kondisi ini yang memicu data tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat menjadi tinggi dan melahirkan kasus PHK massal di industri padat karya. Dari hasil penelusuran dan penelaahan Disnakertrans, penyebab kondisi ini datang dari berbagai sebab eksternal dan internal.

Penyebabnya, antara lain dampak langsung dari pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir, lalu terjadinya perlambatan ekonomi dunia yang menyebabkan berkurangnya permintaan produk padat karya Jawa Barat, ditambah adanya perang Ukraina dan Rusia.
“Dari sisi internal provinsi kenaikan UMK di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat yang terlalu tinggi membuat kemampuan pengusaha di sektor padat karya membayarkan kewajiban tidak semuanya merata,” jelasnya.

Lalu, menurut Taufik adanya alihdaya teknologi dan metode kerja di sejumlah industri yang menurunkan kebutuhan pada sumber daya manusia. “Dari sisi internal perusahaan terjadi pula kesalahan pengelolaan bisnis dan peningkatan biaya produksi,” tuturnya.
Taufik mengatakan, pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah mitigasi, antara lain melakukan pendampingan dan pembinaan pada perusahaan. “Sebelum Perusahaan melakukan PHK disarankan untuk melakukan langkah-langkah yang kami usulkan,” katanya.

Langkah Mitigasi

Langkah tersebut yakni melakukan efisiensi, dengan cara mengurangi upah dan fasilitas pekerja level atas, misalnya tingkat manajer dan direktur mengurangi shift kerja, membatasi atau menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja dan mengurangi hari kerja.
Kemudian meliburkan atau merumahkan pekerja secara bergilir untuk sementara waktu. Tidak memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya. Memberikan pensiun dini bagi yang sudah memenuhi persyaratan.

Guna menyikapi perlambatan ekonomi global, Disnakertrans menurut Taufik, sejak Bulan Januari 2022 terus berkoordinasi dengan BWI-ILO, agar dapat bernegosiasi dengan buyer untuk memberikan relaksasi terkait “kepatuhan aturan ketenagakerjaan” dan dicarikan potensi-potensi pasar baru di luar pangsa pasar Eropa dan Amerika.

Sementara untuk persoalan adanya daerah yang memiliki UMK tinggi, pihaknya melakukan pemetaan dan koordinasi antar lembaga untuk cipta kondisi penetapan Upah Minimum Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan.

“Kami mendorong asosiasi dan perkumpulan pengusaha di sektor padat karya, untuk membuat kesepakatan relaksasi kebijakan pengupahan kepada pemerintah pusat khususnya bagi daerah kantung-kantung Industri Padat Karya,” tuturnya.

Taufik juga melansir pihaknya melakukan pembentukan Tim Komisi Depeprov Jabar, untuk membuat kajian terkait perundingan upah secara bipartit sebagai langkah antisipatif, tidak adanya kebijakan penyelamatan Industri Padat Karya.

“Kita sampai meminta kepada Presiden untuk mengeluarkan kebijakan relaksasi pengupahan khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki UMK tinggi,” tegasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *