PASUNDAN EKSPRES – Jawa Barat tinggal selangkah menuju Provinsi Layak Anak. Dari 27 kabupaten dan kota, saat ini sudah 23 yang berpredikat Layak Anak. Sementara empat daerah lagi masih berproses, yakni Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung Barat, Kota Tasikmalaya, dan Kota Cimahi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar Siska Gerfianti mengungkapkan hal tersebut saat membuka Forum Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB se-Jabar, di Kabupaten Karawang, Selasa (5/3/2024).
”Kita dorong para bupati, wali kota, atau penjabat daerah tersebut untuk terus berupaya meningkatkan layanan dan kepedulian terhadap anak. Jika seluruh kabupaten kota di Jabar berpredikat Layak Anak, maka dengan sendirinya Jabar menjadi Provinsi Layak Anak,” ujar Siska Gerfianti.
Baca Juga:Bey Machmudin Ucapkan Belasungkawa atas Berpulangnya Solihin GPKenang Sosok Uu Rukmana, Bey Machmudin Ingatkan Terus Jaga Persatuan dan Lestarikan Budaya Sunda
Menurut Siska, untuk mendorong semua daerah berpredikat layak anak, maka kuantitas dan kualitas program berjalan, baik di level provinsi maupun kabupaten kota harus ditingkatkan. ”Program seperti sekolah perempuan, peningkatan layanan aduan dan penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekolah ayah ibu yaitu program parenting, serta program konsultasi pranikah,” sebut Siska.
Sementara itu, Menteri PPPA RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam sambutannya menyampaikan bahwa hak perempuan dan anak harus menjadi perhatian serius menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, jumlah perempuan di Indonesia hampir setengah dari populasi, sementara jumlah anak sepertiganya. Perempuan dan anak – anak adalah modal untuk Indonesia Emas 2045.
”Oleh karena itu hak-hak mereka harus terpenuhi. Pembangunan berperspektif gender, ramah perempuan dan layak anak patut menjadi perhatian khusus,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jabar Dodo Suhendar menyampaikan, banyaknya penduduk menimbulkan berbagai permasalahan seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
”Penyelesaian masalah sosial harus dilakukan dengan kolaborasi dan inovasi lintas sektor, antar – OPD provinsi, serta kabupaten dan kota,” jelasnya.
Forum Perangkat Daerah DP3AKB Jabar merupakan wadah kerja sama antar – pelaku pembangunan di bidang PPPA KB, bertujuan menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan kabupaten kota dan provinsi.