oleh

Mengurai Polemik Kriminalisasi Dinar-Dirham

Oleh : Ummu Syam

(Aktivis Muslimah Majalengka)

Di zaman yang serba mudah dan cepat ini, berdagang menjadi aktivitas yang banyak digandrungi oleh kebanyakan orang. Hal tersebut tidak lepas dari peran teknologi yang semakin maju.

Dalam aktivitas perdagangan komponen yang utama adalah adanya penjual dan pembeli dan alat transaksi yang digunakan adalah uang. Di Indonesia, rupiah adalah mata uang yang secara resmi (sah) digunakan dalam transaksi jual beli sesuai dengan Pasal 23 B UUD 1945, Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang.

Sedangkan untuk perdagangan internasional menggunakan standar mata uang dolar AS. Selain dari kedua mata uang tadi, maka transaksi jual beli dianggap tidak sah.

Itulah yang melatarbelakangi penangkapan Zaim Saidi, seorang pendiri Pasar Muamalah di Depok, Jawa Barat. Zaim Saidi ditangkap oleh Bareskrim Polri pada 2 Februari lalu. Ia ditangkap karena Pasar Muamalah yang ia dirikan menggunakan sistem mata uang dinar-dirham dan barter dalam transaksi jual belinya.

Dalam kasus ini, Zaim Saidi dikenakan pasal berlapis yaitu Pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana dan Pasal 33 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. (Kompas, 3/2/2021, Dikutip 10/2/2021)

Kasus Zaim Saidi jelas membuat masyarakat terbelalak. Dari kasus ini, masyarakat dituntut semakin kritis mengenai polemik mata uang kertas dan mata uang dinar-dirham serta pengaruhnya ke dalam roda perekonomian.

Bretton Woods: Gerbang Invasi Ekonomi

Banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa penetapan mata uang kertas sebagai alat transaksi jual beli yang sah adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam melakukan invasi ekonomi ke hampir seluruh negara di dunia. Hal tersebut dilakukan untuk mengukuhkan sistem Kapitalisme yang diemban oleh Amerika Serikat.

Semua itu berawal pada tahun 1503-1660 M, dimana 185.000 kilogram emas dan 16 juta kilogram perak dibawa dari Amerika Latin ke Eropa. JK Galbraith, seorang pakar ekonomi Amerika mengatakan bahwa logam mulia yang diangkut dari Amerika Latin ke Eropa merupakan suatu tonggak dalam sejarah uang. Peristiwa ini menjadi cikal bakal kelahiran ekonomi global. Dimana uang berubah dari sekeping logam mulia yang saling dipertukarkan manusia menjadi sebuah komoditas yang dapat dikendalikan, diatur dan dimanipulasi nilai tukarnya oleh pemerintah atau bank.

Dan tragedi yang paling memilukan itu pun terjadi. Ketika Amerika Serikat dan 44 negara lainnya menyepakati pilar-pilar dalam Konferensi Bretton Woods.

Konferensi ini menciptakan liberalisasi ekonomi lintas negara di bawah pengawasan institusi-institusi keuangan yang dibentuk oleh Amerika Serikat, dan menetapkan dolar sebagai standar nilai tukar emas, yang artinya menjadikan dolar sebagai standar perbankan internasional.

Intrik politik pun berlanjut, ketika Amerika Serikat mencetak dolar melebihi kapasitas emas sehingga terjadilah resesi ekonomi. Yang membuat negara-negara di dunia terperosok ke dalam jeratan hutang, namun di sisi lain menjadikan Amerika Serikat sebagai negara superior di dunia.

Standar Mata Uang Kertas

 Amerika Serikat secara resmi melepaskan  patokan mata uang dolar-nya pada tahun 1971, dan secara otomatis mata uangnya menerapkan sistem fiat money (mata uang kertas).

Fiat money adalah mata uang kertas yang tidak dijamin oleh benda berharga lainnya. Menurut kamus Webster New World Dictionary, fiat money adalah “mata uang yang nilainya ditetapkan berdasarkan fiat (keputusan), yang tidak dijamin, tidak dapat ditukarkan dengan emas atau perak”.

Karena tidak adanya jaminan atau tidak dapat ditukarkan dengan emas atau perak itulah yang menjadikan mata uang kertas sebagai salah satu faktor terjadinya krisis ekonomi.

Sejarah telah membuktikannya. Keruntuhan  Konferensi Bretton Woods misalnya, hal tersebut terjadi karena Amerika Serikat mencetak dolar melebihi kapasitas emas sehingga terjadi resesi ekonomi. Dan bukti nyata bagi bangsa ini adalah krisis global yang menerpa negara-negara Asia Tenggara pada tahun 1997. Dimana di Indonesia nilai mata uang rupiah melemah (inflasi) yang mengakibatkan harga barang mengalami kenaikan. Akibatnya masyarakat kelaparan, penjarahan bahan pangan terjadi dimana-mana.

Perlu diketahui bahwa harga setiap komoditas atau barang mengalami kenaikan atau penurunan sesuai dengan hukum permintaan. Bila penawaran meningkat, maka permintaan akan berkurang. Demikian juga dengan nilai tukar uang.

Yang artinya bahwa mata uang kertas selalu mengalami gejolak fluktuasi, naik-turun nya senantiasa mengikuti krisis (tidak memiliki stabilitas). Dan peristiwa wabah virus Corona ini semakin membuka mata kita bahwa  mata uang kertas akan senantiasa menghadapi persoalan demi persoalan yang tak berkesudahan.

Seperti kita lihat selama belakangan ini nilai tukar rupiah melemah 0,42% ke level Rp 15.640 per dolar AS pada perdagangan pasar spot pertengahan April tahun lalu. Analis mengatakan, rupiah melemah seiring kekhawatiran pasar terhadap dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 yang meningkat. Dari sudut yang lebih luas, mayoritas mata uang Asia pun melemah terhadap dolar AS. Mengutip Bloomberg (19/4/2020), yen Jepang turun 0,32%, dolar Singapura 0,29%, dolar Taiwan 0,14%, won Korea Selatan 0,93%, peso Filipina 0,3%, rupee India 0,56%, yuan Tiongkok 0,12%, dan ringgit Malaysia 0,84%.

Hal ini telah membuktikan bahwa mata uang kertas rentan mengalami inflasi, devaluasi, resesi bahkan depresi ekonomi. Maka, tidak aneh jika Billy Bambrough, jurnalis Forbes yang merilis artikel “The Corona Virus Crisis Has Changed Money Forever” merasa ada yang salah dari cara uang yang digunakan orang-orang saat ini dan ia semakin sadar ketika krisis Covid-19 melanda.

Standar Mata Uang Dinar-Dirham

 Dinar-Dirham (Emas-Perak) adalah mata uang yang digunakan pada pemerintah Islam dalam transaksi jual beli berdasarkan dalil-dalil syariah. Meskipun begitu, bukan berarti dinar-dirham tidak relevan digunakan sebagai alat transaksi jual beli pada era sekarang.

Kenapa harus menggunakan dinar-dirham? Syekh Abdul Qadim Zallum menuturkan sedikitnya ada 6 keunggulan jika menggunakan standar mata uang dinar-dirham:

  1. Emas dan perak adalah komoditas. Sama seperti unta, kambing, besi dan tembaga.

 

  1. Sistem emas perak akan menjaga kestabilan moneter. Kestabilan ini dapat meningkatkan volume perdagangan internasional dan mengurangi hambatan-hambatan dalam perdagangan.

 

  1. Keseimbangan emas dan perak menciptakan keseimbangan neraca pembayaran antar negara untuk mengoreksi ketekoran tanpa intervensi Bank Central.

 

  1. Sistem emas dan perak memiliki keunggulan yang sangat prima yaitu berapa pun kuantitasnya dalam suatu negara (entah banyak/sedikit) dapat mencukupi kebutuhan pasar dan pertukaran mata uang.

 

  1. Sistem emas dan perak memiliki kurs yang stabil antar negara.

 

  1. Sistem emas dan perak memelihara kekayaan emas dan perak di setiap negara. Jadi, emas dan perak tidak akan lari dari satu negara ke negara lain.

 

Kriminalisasi Dinar-Dirham: Phobia Terhadap Syariat Islam

Ada satu hal yang paling mencolok dari kasus ditangkapnya Zaim Saidi, yaitu ketika pemerintah mengkriminalisasi dinar-dirham dengan menyebutnya sebagai mata uang asing sehingga tidak sah untuk digunakan dalam transaksi jual beli, di sisi lain pemerintah justru membiarkan transaksi jual beli di Bali dengan menggunakan dolar.

Padahal, penggunaan dinar-dirham tidaklah merugikan perekonomian nasional sama sekali. Bahkan dinar-dirham pun tidak bisa disebut sebagai mata uang asing, melainkan koin emas dan perak yang dibeli dari PT. Aneka Tambang, Tbk. Di sisi lain, penggunaan dolar dalam transaksi jual beli di Bali telah nyata merugikan perekonomian nasional, hal ini dikarenakan membuat permintaan terhadap rupiah akan menurun, sehingga nilai tukar nya pun akan menurun.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah sejatinya bukanlah karena ingin menertibkan pelanggaran administrasi terkait alat transaksi, melainkan mengkonfirmasi bahwa pemerintah phobia terhadap syariat Islam.

Dewasa ini, masyarakat sudah mulai melek terhadap penggunaan dinar-dirham sebagai alat transaksi jual beli. Menandakan ghiroh umat Islam bangkit, hal tersebutlah yang diduga kuat tidak diinginkan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya agar ajaran Islam yang kaffah tidak sampai kepada masyarakat.

Hal tersebut juga dilakukan oleh pemerintah guna melanggengkan sistem ekonomi Kapitalisme. Di dalam sistem ekonomi Kapitalisme dikenal dengan kebebasan kepemilikan, dimana para pemilik modal menguasai seluruh aset kekayaan alam, sedangkan rakyat hanya kebagian remah-remahnya saja.

Sedangkan dalam sistem Islam seluruh kekayaan sumber daya alam (SDA) baik yang berupa hasil tambang, hutan dan perairan adalah milik rakyat yang dikelola oleh negara untuk kemudian dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pendidikan, kesehatan, keamanan, dan fasilitas umum lainnya.

Penerapan dinar-dirham ini baru terjadi di lingkungan dimana ide penggunaannya merupakan hasil inisiatif swadaya masyarakat (kelompok-kelompok), tetapi keberadaannya sudah menjadi momok yang menakutkan bagi pemerintah. Bagaimana jika bukan hanya dinar-dirham yang digunakan dalam transaksi jual beli, tetapi masyarakat juga menuntut sistem ekonomi Islam untuk diterapkan di seluruh transaksi ekonomi?

Kasus Zaim Saidi seharusnya membuat masyarakat semakin kritis, bahwasannya ini bukan hanya pertarungan antara mata uang kertas dengan mata uang dinar-dirham, tapi juga merupakan pertarungan antara ideologi Islam dan ideologi kufur. Wallahu a’lam bish-shawab.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.