oleh

Banjir, Jangan Salahkan Administrasi

Oleh: Nuni Toid
Pegiat Literasi

“Katak pun ikut bertasbih memuji akan kebesaran-Nya.” Begitulah bila musim hujan tiba semua makhluk hidup tak terkecuali para hewan selalu bersukacita. Bagaimana tidak, tanah yang tadinya tandus tampak subur kembali, pepohonan yang kering bersemi lagi. Bahkan alam dan seisinya pun ikut bertasbih, memuji akan kebesaran-Nya.

Kini musim penghujan telah datang. Semua penduduk bumi bergembira. Hujan adalah rahmat, berkah dari Allah Swt. maka patutlah bersyukur kepada-Nya. Namun, di musim ini tak bisa dipungkiri seringkali terjadi bencana yang tak kita duga. Seperti: tanah longsor, banjir dan bencana alam lainya.

Saat ini pun tak bisa dielakkan lagi. Banjir menerjang beberapa wilayah di Indonesia. Seperti belum lama ini kota Semarang dan kota-kota lainnya di Jember, Jawa Timur tak luput dari terjangan banjir. Menurut Hari Putri Lestari, banjir yang melanda Jember memang banjir tahunan yang sudah berlangsung selama 10 tahun lebih. Penyelesaiannya pun hanya sebatas normalisasi pengerukan yang bersifat sementara. (lenteratoday.com, 17/1/2021)

Begitupun banjir yang menimpa kota Semarang, Jawa Tengah. Karena hujan yang terus-menerus terjadi menyebabkan Kali Beringin Mangkang dan Kali Plumbon Kaligawe menguap. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, banjir tersebut merupakan dampak siklus hujan lebat yang terjadi 50 tahunan. (sindonews.com, 7/2/2021)

Kementerian PUPR, melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Pemali Juana telah melakukan beberapa upaya penanganan untuk mengatasi banjir tersebut. Di antaranya pengoperasian pompa banjir dan pengiriman kantong pasir (sand bag).

Namun dari hasil inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang langsung mendatangi rumah pompa Mberok. Ditemukan sejumlah pompa penyedot banjir yang tidak berfungsi. Hal ini disimpulkan bahwa buruknya masalah administrasi menyebabkan penanganan banjir menjadi terhambat. (cnnindonesia.com, 7/1/2021)

Jika ditelusuri, banjir yang melanda kota Semarang dan Jember sesungguhnya bukanlah hal sekadar masalah administrasi. Tetapi, problem mendasar karena hanya berorientasi pada pembangunan saja. Dimana hanya mengukur untung rugi saja, sementara keselamatan rakyat tidak diprioritaskan.

Hal itu sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Nirwono Yoga, seorang pengamat tata kota dari Universitas Trisakti. Ia mengatakan banjir yang terjadi di kota Semarang dikarenakan oleh tiga faktor:

Pertama, pesatnya pembangunan infrastruktur yang masif hingga menutup daerah bukaan atau resapan air. Hal itu membuat penyedotan air tanah yang tidak terkendali. Akibatnya terjadi penurunan muka tanah dengan cepat, sehingga ketika air rob atau limpasan air laut meningkat maka akan menimbulkan banjir.

Kedua, banjir terjadi karena berkurangnya luasan saluran air akibat sampah dan lumpur. Hal ini membuat saluran air tak mampu mengalirkan air sesuai kapasitas dan curah hujan yang semakin membesar. Maka pemerintah perlu melakukan rehabilitasi saluran air dan menata kembali jaringan di dalamnya secara terpadu. Hingga air dipastikan dapat mengalir ke danau, waduk sampai ke embung terdekat untuk cadangan air di musim kemarau.

Ketiga, banjir datang karena kurangnya kegiatan penghijauan di sekitar sungai. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan evaluasi kembali mengenai tata ruang serta pemanfaatan lahan-lahan hijau di kawasan bukit. Agar daerah resapan air bertambah dan banjir bisa diminimalisir.

Begitulah negara hanya memprioritaskan pembangunan infrastruktur semata tanpa memperhatikan keselamatan rakyat. Hingga kerusakan alam pun tak dapat dihindarkan lagi. Gunung-gunung dibelah dijadikan ruas jalan. Hutan berubah menjadi lahan. Hingga menyebabkan erosi (pengikisan tanah). Belum lagi masifnya pembangunan di pinggir sungai. Seperti pemukiman penduduk, kios-kios, hotel, penginapan, pariwisata, dan lain sebagainya. Ditambah kurang pekanya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan menghargai lingkungan. Dengan ringannya membuang sampah ke sungai. Tentu saja menyebabkan dasar air semakin dangkal dan bila musim hujan tiba, air sungai mudah menguap hingga terjadilah banjir.

Abainya negara pun terlihat dalam penanganan banjir saat ini. Negara tidak sigap dalam bertindak. Terkesan setengah hati. Dengan bukti tidak segeranya dibangun bendungan yang baru serta memperbaiki atas muka tanah seiring beban kota besar. Sikap ini jelas menunjukkan betapa keselamatan rakyat dikesampingkan.

Semestinya negara mampu mencegah, setidaknya meminimalisir pasca terjadinya banjir. Seperti membangun bendungan-bendungan baru yang bertujuan untuk menampung air hujan dan sungai. Membangun sungai buatan, kanal, saluran drainase untuk mengurangi penumpukan isi air dan mengalirkan aliran air serta membangun sumur-sumur resapan di daerah yang terkena banjir.

Negara pun harus memisahkan atau memetakan daerah yang rawan banjir. Dengan melarang membangun perumahan di pinggir sungai. Kemudian negara wajib memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menanamkan sikap kedisiplinan untuk tidak membuang sampah, kotoran dan limbah pabrik ke dalam sungai. Begitupun diusahakan untuk melakukan reboisasi (penghijauan kembali) dengan menebang pilih pohon.

Namun, paradigma kapitalisme tidaklah demikian. Mereka menganggap hutan dan sumber alam lainnya adalah sebuah komoditas. Yang bebas dimiliki oleh siapa saja. Maka lihatlah pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tertentu pun dilindungi. Mengapa?

Sistem ini menghalalkan segala cara. Di mana ada keuntungan, maka dibuatlah sebuah kebijakan yang menguntungkan bagi mereka. Sebaliknya rakyat semakin menderita, sengsara. Lihatlah para pengungsi korban banjir. Mereka berebutan makanan, minuman. Mereka juga membutuhkan pakaian, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan. Namun apa yang terjadi? Hanya bantuan simbolis saja yang diserahkan. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Maka jelas “yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.”

Itulah buah diterapkannya sistem rusak kapitalisme-sekuler yang tidak mengindahkan keselamatan rakyatnya, namun mengedepankan materi semata. Kebijakan yang dibuatnya pun jauh dari aturan agama. Dengan slogannya agama hanya mengatur urusan pribadi dengan Tuhan. Sedangkan dalam urusan publik janganlah membawa agama. Cukup aturan yang lahir dari pemikiran manusia saja yang digunakan. Padahal aturan itu jelas bersifat lemah dan terbatas.

Maka hanya keserakahan dan kerakusan saja yang terjadi saat ini. Alih-alih memperhatikan keselamatan rakyat. Mereka lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur di segala bidang. Mereka lebih mengutamakan kepentingan para kapitalis daripada hak-hak rakyat. Hingga musibah terjadi di mana-mana, banjir salah satunya.

Semua diakibatkan karena ulah manusia. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Begitulah Allah Swt. telah memberikan peringatan yang keras kepada manusia. Namun, karena sistem yang salah, para pemimpin negeri pun dibuat terbuai dan semakin lalai dengan kewajibannya sebagai pengurus rakyat.

Berbeda dengan Islam. Islam adalah agama bernyawa yang mengatur baik ritual individu maupun publik berdasarkan ketetapan Allah swt. Islam mempunyai konsep yang brilian, khususnya sistem ekonomi dan sistem politik. Sistem ini tertuang dalam kebijakan seorang pemimpin yang berpegang pada Islam.

Dalam sistem ekonomi Islam, ditanamkan nilai-nilai yang seimbang antara nilai materi, ruhiyah, akhlak, dan insani. Hal ini menjadikan sistem ekonomi Islam berkarakter. Hingga mampu mencegah kerakusan, konsumerisme, menjauhkan dari aspek eksploitatif dalam pemanfaatan sumber daya alam. Juga mampu mengembalikan keharmonisan alam yang dirusak.

Dalam pandangan Islam, air, hutan, dan api adalah ciptaan Allah Swt. untuk kesejahteraan manusia. Bukan dikomersilkan, maka negara Islam memiliki beberapa kebijakan-kebijakan sahih, di antaranya:

Pertama, hutan merupakan milik umum. Sebab secara umum memiliki fungsi ekologi dan hidrologi yang dibutuhkan manusia. Sehingga apapun alasannya, negara tidak berhak memberikan hak istimewa kepada para kapitalis. Seperti untuk pembangunan infrastruktur, dibuka untuk lahan kebun sawit, tambang dan lainnya.

Kedua, negara mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan hutan. Jadi negara harus benar-benar memperhatikan pandangan para ahli sehingga terhindar dari perbuatan merusak kelestarian hutan.

Ketiga, anggaran berbasis baitul maal yang bersifat mutlak. Yaitu sebuah institusi khusus yang mengelola semua harta yang diterima dan dikeluarkan negara sesuai ketentuan syariat. Maksudnya negara mempunyai kemampuan finansial yang cukup untuk pelaksanaan berbagai program. Seperti penanggulangan bencana banjir, reboisasi, naturalisasi sungai, dan pengembalian fungsi lahan serta pembangunan kembali waduk, kanal, dan bendungan. Bersifat mutlak maksudnya adalah bila kas baitul maal kosong, maka diperbolehkan menarik pajak kepada masyarakat yang mampu.

Demikianlah Islam telah memberikan aturan yang lengkap dalam kehidupan. Maka segala bentuk bencana pun akan mudah diatasi dengan cepat dan tepat. Umat pun dapat hidup sejahtera dengan penuh keberkahannya di bawah penganyoman seorang pemimpin yang berpegang pada ajaran Islam kafah.

Gambaran kehidupan itu pernah ada dan terwujud dalam peradaban Islam yang cemerlang berabad-abad lamanya. Sekarang pun akan kembali terwujud bila umat bersatu untuk menerapkan aturan Islam secara kafah dalam kehidupan.

Wallahu a’lam bish-shawab.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *