oleh

Memaknai Sila Ketiga “Persatuan Indonesia” Fans Didi Kempot Bagian ke 5

Seri Belajar Ringan Filsafat Pancasila ke 41

Oleh: Kang Marbawi

Ralf Gustav Dahrendorf berpikir bahwa kesatuan tak mungkin hadir jika ada manifest conflict yang awalnya laten di masyarakat. Keturunan Jerman Britania ini memprediksikan adanya konflik ketika pemimpin yang tak memiliki legitimasi, kondisi politik yang represif, menguntungkan satu golongan dan ditambah dengan kondisi sosial yang memberatkan masyarakat. Bisa jadi Myanmar salah satu contohnya. Indonesia, jangan sampai terjadi deh!

Baron Dahrendorf lupa, konflik yang termanifestasikan dalam kehidupan sosial tersebut lahir dari ketiadaan pertautan kepentingan yang sama. Yang hadir adalah menabalnya pragmatisme pribadi atau golongan atas kepentingan yang lain. Tak ada pertautan hati antar entitas.

Mungkin sang Baron tak pernah membaca sejarah Indonesia. Atau memang Indonesia tak menjadi minat sang Baron. Entah, apakah Indonesia menjadi kajian Simon E. Fisher yang mempelajari genetik dan bahasa manusia di Institute Max Planck. Padahal genetik dan bahasa manusia Indonesia sangat kaya dan beragam.

Ada 742 bahasa daerah di Indonesia, terbanyak ke dua setelah Papua Nuginie 867 bahasa. Ada 1.340 suku bangsa di Indonesia. Jika pembaca tak percaya, bisa tanya kepada kepala Badan Pusat Statistik, Dr. Suhariyanto. Atau silahkan hitung sendiri. Keragaman tersebut menjadi modal sosial yang bisa jadi potensi sekaligus rentan menjadi manifest conflictnya Dahrendorf. Tergantung kita, bagaimana mengelola keragaman tersebut.

Sekelompok manusia yang memiliki akar sejarah, bahasa, dan budaya yang sama tersebut membentuk satu komunitas, satu masyarakat, satu suku, satu kelompok golongan. Melahirkan asyabiah.Walaupun saat ini asyabiah ataupun tribalisme tak melulu didasarkan atas kesamaan budaya, sejarah, atau bahasa.

Golongan yang terikat oleh aturan dan nilai yang disepakati dalam kelompok/golongan, melahirkan militansi asyabiyah atau tribalisme. Ego asyabiah atau tribalisme ini kata Daniel Bell, pada masyarakat post industry, bandul tribalisme society semakin kuat, meninggalkan national society. Rawan perpecahan atau konflik. Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi berkeping-keping. Konflik komunal akibat ketidaksamaan kepentingan -terutama kepentingan politik dan ekonomi, antar satu asyabiah (suku) dengan asyabiah lainnya.

Karena saat ini asyabiah muncul dan dimunculkan dan digunakan untuk kepentingan tertentu. Asyabiah/tribalisme model ini memiliki nilai, paham yang ditanamkan dan harus diterima demi menggoalkan tujuan tertentu. Sebab anggota dituntut kesetiaan dan militansi kepada puaknya. Dengan mengabaikan, mendiskriminasi, bahkan meniadakan entitas di luar kelompoknya. Lihat saja kelompok radikal teroris dan koalisi politik kekuasaan, mengandalkan asyabiah atau tribalisme untuk mengait tujuannya tercapai.

Syukurnya, 1.340 suku di Indonesia yang berserakan di 17.466 pulau, masih tetap mengaku Bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia memiliki sebuah komitmen kebersamaan untuk dan atas nama Indonesia. Keragamaan suku, budaya dan agama serta bahasa menjadikan keindahan bagaikan pelangi disenja hari.

Komitmen ke-Indoneisaan yang terpatri, karena bangsa ini memiliki common denominator (satuan penyebut yang sama), yaitu Pancasila. Persatuan Indonesia akan hadir karena adanya pertautan hati. Komitmen yang dibangun untuk mewujudkan Persatuan Indonesia dilandasi ke-Tuhanan, kemanusiaan dan keadilan dan keadaban manusia Indonesia. Walau keadilan sosial dan keadilan hukum masih harus diperjuangkan, rakyat Indonesia masih percaya bahwa Indonesia adalah tumpah darah yang wajib dipuja.

Mewujudkan keadilan sosial, keadilan hukum adalah cita Bangsa Indonesia. Pertautan hati hadir manakala rasa keadilan, persamaan hak, kesamaan kesempatan dan kesejahteraan mewujud dalam kehidupan masyarakat. Inilah yang akan menolak tesisnya Baron Dahrendorf dan Daniel Bell. Menolak asyabiah dan tribalisme.

Pertautan hati bangsa Indonesia mewujud dalam semangat gotong royong. Paling sederhana pertautan hati mewujud dalam kontingan sepakbola atau All England Indonesia. Pertautan hati mewujud dalam fans musik dangdut, campur sari, OI (orang Indonesia, fans Iwan Fals), fans The Godfather of Broken Heartnya Didi Kempot, Tarling (musik daerah dari Cirebon, Gitar dan Suling), Saluang, Lagaligo, Tari Saman, klub arisan, klub catur dan pertautan karena kesamaan hobi lainnya. Lahir alami dan tak terstruktur. Beda dengan influencer yang menangguk untung dari folowernya.

Fans musik dangdut, campur sari, Oi, Didi Kempot dan lainnya, adalah potensi civil society yang paling sederhana dan nyata. Tak bermaksud menyederhanakan makna civil society sebagai masyarakat yang menjalani dan memaknai kehidupannya untuk membangun peradaban. Pertautan hati fans berbagai genre musik atau olah raga atau lainnya merupakan potensi menguatkan persatuan Indonesia. Kelompok civil society ini menjadi gambaran, meleburnya etnisitas, kesukuan, agama dan paham. Civil society model fans musik atau klub olah raga atau lainnya adalah kekuatan yang bisa digerakkan untuk menjaga persatuan Indonesia. Semangat gotong royong, melalui asyabiah fans musik atau olahraga. Asyabiah liquid dan rentan, walau lebih rentan asyabiah koalisi politik.

Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam, Matlaul Anwar, KWI (Konferensi Waligereja Indonesia), PGI (Persatuan Gereja Indonesia), Parisada Hindu Dharma, Walubi (Perwakilan Umat Budha Indonesia), Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) dan organisasi lainnya adalah tulang punggu civil society. Tulang punggung untuk menggerakkan perwujudkan kehidupan yang berkeadilan sosial dan demokratis. Juga menjaga persatuan Indonesia.
Tak elok, mengabaikan potensi civil society yang tak terekam dalam khasanah akademik – seperti fans musik, klub bola dan lainnya, namun nyata dalam realitas sosiologis. Sebab potensi untuk menguatkan ke-Indonesiaan harus dihadirkan dengan melibatkan banyak unsur masyarakat. Merawat kearifan lokal, memberikan ruang kepada kreatifitas warga, dan mendorong inisiatif lokal untuk menguatkan kebersamaan adalah nyawa dari Persatuan Indonesia. Ruhnya menghadirkan keadilan sosial, menguatkan kemanusiaan, berlandaskan ke-Tuhanan dan keadaban publik. Itu salah satu cara menjaga Persatuan Indonesia, sila ke 3 Pancasila. Salam, Kang Marbawi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.