oleh

Mantan Pejabat Bapenda Subang di Lingkaran Mafia Tanah, Diduga Terlibat dalam Kasus Gugatan

SUBANG-Sidang perlawanan gugatan tanah dan gedung bekas penggilingan beras milik PT NV Penggilingan Beras Sukadjadja di Desa Pusakaratu, Pusakanagara masih berlanjut di Pengadilan Negeri Subang. Ironisnya, mantan Pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Subang diduga turut terlibat.

Dalam sidang lanjutan, Kamis (20/5) pengacara pihak penggugat Siti Kusmirah batal menghadirkan saksi. Seharusnya pada sidang tersebut, hakim memberi kesempatan kepada penggugat menghadirkan saksi. Tapi pengacara Herlambang SH merasa sudah cukup, tidak perlu lagi menghadirkan saksi.

“Sudah cukup yang mulia, tidak ada lagi saksi,” kata Herlambang kepada majelis hakim. Sehingga hakim memutuskan untuk melanjutkan persidangan tahap kesimpulan yang akan digelar dua pekan mendatang.

Ditemui usai sidang, Herlambang mengatakan, pihaknya sudah merasa cukup menghadirkan tiga orang saksi. “Ya sudah cukup tiga orang saja sebelumnya. Kita juga sudah dimenangkan, nanti keputusan hakim di akhir bagaimana, kita akan terima,” kata Herlambang.

Kasus tersebut menyita perhatian publik.  Sebab pihak tergugat atas lahan seluas 6,9 Ha dan pabrik bekas penggilingan beras memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang masih berlaku hingga 2037. Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam keterangannya di persidangan sudah menyatakan SHGB tersebut asli dan masih berlaku.

Berdasarkan keterangan tim kuasa hukum tergugat, pihak penggugat atas nama Siti Kusmirah yang merupakan keluarga Faber menggugat lahan tersebut bermodalkan iuran pajak daerah (Ipeda) dan dokumen perubahan SPPT dari sebelumnya Didi Wijaya ke Siti Kusmirah. Padahal dokumen Ipeda sudah tidak berlaku sejak tahun 1985. Sejak terbitnya UU No 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Subang pun kini sudah memblokir SPPT Siti Kusmirah. Sebab ajuannya dinilai menyalahi prosedur. Kepala Desa Pusakaratu juga sudah dipanggil dan mencabut surat keterangan atas tanah tersebut.

Peran Mantan Pejabat Bapenda

Berdasarkan penelusuran Pasundan Ekspres, mantan pejabat Bapenda Subang turut ‘bermain’ dalam kasus ini. Ia berperan ‘memasok’ data dan memberikan penjelasan mekanisme perubahan SPPT kepada para penggugat. Pasundan Ekspres juga menerima foto dokumen surat kuasa dari anak Siti Kusmirah, Ani Kartini kepada mantan pejabat Bapenda tersebut.

Para penggugat bermodal surat keterangan dari desa, surat ahli waris, surat kuasa kepada mantan pejabat Bapenda dan yang paling kuat sehingga SPPT berganti nama yaitu Keputusan PN Subang yang memenangkan gugatan Siti Kusmirah.

Pemilik lahan, keluarga Didi Wijaya tidak tinggal diam. Melalui kuasa hukum Tommy Santoso SH kemudian melawan balik melalui pengadilan dan memberikan surat somasi ke Bapenda.

Kepala Bapenda Ahmad Sobari mengaku sudah mengetahui duduk perkara kasus tersebut. “Makanya kita blokir SPPT-nya. Sampai masalah ini tuntas,” katanya.

Terkait keterlibatan mantan pejabat Subang yang sudah pensiun tahun 2019 lalu pun sudah ramai di internal Bapenda Subang. “Memang dari dulu dia begitu, biangnya,” ujar seorang nara sumber di internal Bapenda.

Terpisah, Pjs Kepala Desa Pusakaratu Caslih mengaku, perubahan SPPT itu terjadi sebelum dirinya menjabat. Ia mengakui ia sempat menerima surat keterangan tanah (SKT). Terkait dengan hal itu, ia juga mengaku merasa tertipu. Kini Caslih sudah mencabut surat permohonan pemrosesan SKT.

“Saya dapat telepon dari Bapenda, ada permohonan ini betul tidak, yang jadi 5 bidang. Kata saya yang mana, dia bilang ini kan lagi proses hukum. Ya sudah saya cabut lagi. Ada suratnya juga, saya cabut lagi dan batalkan, karena waktu itu atas dasar tanda tangan Pjs sebelumnya,” ujar Caslih.

Selain itu, diduga kuat, kelompok penggugat lahan tersebut adalah jaringan mafia tanah yang masih beroperasi. Sebab, nama penggugat Siti Kusmirah juga pernah muncul dalam sidang gugatan terhadap aset PTPN dan PT RNI di Pengadilan Negeri Sumber, Cirebon tahun 2010 lalu. Aset yang digugat berupa besi rel tua senilai Rp 225 miliar.

Ujungnya, majelis hakim di PN Sumber dilaporkan ke Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus tersebut terhenti, putusan PN yang sebelumnya memenangkan penggugat dibatalkan.

Dilansir Tempo.co, Siti Kusmirah merupakan cucu seorang warga berkebangsaan Belanda bernama Faber. Tepatnya anak pasangan Siti Aminah dan Tugo Faber yang tinggal di Cianjur. Keluarga ini memiliki usaha jaringan rel di Pulau Jawa. Peta dan dokumen-dokumen tua yang tidak berlaku sering dijadikan alat gugatan.

Kejanggalan lain dalam kasus ini menurut kuasa hukum tergugat Tommy Santosa SH, di awal gugatan tersebut sudah salah objek dan ada kesalahan penulisan nama.

“Awalnya tidak kita tanggapi. Karena objek blok persil lahan yang didugat salah, nama juga salah. Penulisan Sukadjadja malah ditulis Sukajaya. Masih banyak kejanggalan lainnya,” jelasnya.(red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *