Sempat Dicoret, BPMU Madrasah Bakal Dipenuhi Dari BTT, Rp700.000 Per Siswa

Sempat Dicoret, BPMU Madrasah Bakal Dipenuhi Dari BTT, Rp700.000 Per Siswa (Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc.)
Sempat Dicoret, BPMU Madrasah Bakal Dipenuhi Dari BTT, Rp700.000 Per Siswa (Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc.)
0 Komentar

PURWAKARTA-Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Ir. H. Abdul Hadi Wijaya menyampaikan kabar baik terkait Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) Madrasah Aliyah Negeri/Swasta.

“Alhamdulillah atas doa dari sekian banyak guru dan siswa Madrasah Aliyah Negeri/Swasta se-Jawa Barat kami mendapatkan kabar baik dari Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Jawa Barat,” kata Gus Ahad, panggilan akrab Abdul Hadi Wijaya saat dikonfirmasi, Sabtu (8/10).

Bahwa, kata Gus Ahad, kekurangan anggaran untuk bantuan pendidikan menengah universal (BPMU) yang di peruntukkan bagi 236.234 siswa Madrasah Aliyah Negeri/Swasta masih bisa dipenuhi sebagian besarnya dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Pemprov Jawa Barat.

Baca Juga:Patriot Desa, Tingkatkan Peradaban Desa di Jawa BaratMakan Nasi Liwet Bersama di Jalan, Bagian Tradisi Warga Wangunharja Lembang

“Ini atas kerjasama dan komunikasi yang sangat baik antara Kemenag sebagai instansi vertikal yang mengelola Madrasah Aliyah Negeri/Swasta bersama-sama dengan Biro Kesra dan Pak Sekda Jawa Barat,” ujar Politisi PKS ini.

Seperti diketahui, BPMU Madrasah Aliyah Negeri/Swasta senilai Rp167 miliar dicoret dari anggaran perubahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Hal ini sempat menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Terlebih Komisi V DPRD Jabar yang sebelumnya telah memperjuangkan anggaran tersebut.

Kepastian terkait BTT tersebut, sambungnya, didapatkan pada saat rapat dengan Biro Kesra yang juga dihadiri perwakilan Bappeda Jawa Barat serta Kementerian Agama Kakanwil Jabar beserta jajarannya, di Cimahi pada Selasa 4 Oktober 2022 lalu.

“Kami mengapresiasi keputusan ini, karena memang logika dan alasannya juga sangat wajar. Bahwa ini layak diambil dari anggaran BTT. Karena pertama, ini bisa menimbulkan efek anggaran yang besar ketika nanti harus dianggarkan di APBD murni 2023,” ucap Legislator dari dapil Karawang – Purwakarta ini.

Dijelaskannya, Rp167 miliar utang yang tahun 2022 ditambah reguler tahun 2003 yang minimalnya Rp167 miliar karena jumlah siswa pasti naik setiap tahunnya, maka ini akan memberatkan APBD.

Kedua, lanjut Gus Ahad, ada efek sosial yang besar juga bahwa terjadi ketidaknyamanan dan kegalauan di kalangan guru, kepala sekolah serta para siswa yang bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri/Swasta di Jawa Barat.

Baca Juga:Rumah Makan Saung Empang Tampilkan Nuansa Lokal, Rajanya Ayam dan Ikan BakarHengki: Saya Tidak Mengejar Status Bupati Definitif, Fokus Selesaikan Janji Politik

“Kita semua tahu sama tahu dengan kondisi yang masih belum pulih dari pandemi, ditambah dengan kenaikan-kenaikan biaya hidup sekarang. Ini akan semakin banyak kebutuhan atau akan semakin berat bagi para orang tua siswa untuk membiayai pendidikan anaknya, termasuk yang di Madrasah Aliyah Negeri/Swasta,” katanya.

0 Komentar